Luhut Ingin Asing Awasi Proyek IKN, Ini Tanggapan Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan ingin menggunakan tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mengenai hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi angkat bicara.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, pihaknya masih belum memahami secara jelas maksud pernyataan Luhut.

"Saya kira perlu konfirmasi barangkali ya, seperti apa maksudnya beliau gitu kan ya. Itu yang kita belum mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut," terang Rachman di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Segini Batasan Harga Rumah yang Bisa Dibeli Orang Asing

Pada intinya, seperti yang disampaikan oleh Rachman, tenaga kerja konstruksi (TKK) Indonesia secara umum sudah siap mengawal pekerjaan konstruksi di dalam negeri.

Dia menduga, ada beberapa proyek di IKN yang membutuhkan bantuan maupun keterampilan dari TKA.

Sehingga, bisa terjadi transfer of knowledge (berbagi pengetahuan) untuk kemudian diserap oleh TKK tanah air.

"Secara umum, tenaga kerja kita sudah qualified (terkualifikasi) kawal proyek konstruksi di Indonesia. Kita sampaikan, tenaga kerja kita siap kawal proyek konstruksi di Indonesia," tegas Rachman.

Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN. Dia mengungkapkan, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan TKK dan hal itu pun telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," terang Luhut dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).