Hingga Akhir 2022, Kemiskinan Ekstrem di 21 Provinsi Telah Ditangani

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kemiskinan ekstrim di Indonesia merupakan salah satu program kerja prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tercatat, hingga akhir tahun 2022, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah melakukan penanganan kemiskinan di 117 kabupaten kota yang tersebar di 21 provinsi.

“Hingga akhir tahun 2022 penanganan kemiskinan ekstrim sudah dilakukan di 117 kabupaten/kota dari target 212 kabupaten/kota. Pelaksanaanya dilakukan di 21 provinsi dari target 25 provinsi,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tak Serius Bangun Rumah Rakyat Miskin

Menurut Yudha ada tiga tahapan yang dilakukan oleh BPIW untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan yakni pengolahan data, survei kolaborasi dan penanganan.

Pada dua tahapan pertama, BPIW memegang peranan terutama dalam integrasi data yang bersumber dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3KE).

Pengolahan data dilakukan bersama dengan Kemenko PMK dan BKKBN untuk menentukan lokus-lokus prioritas dalam rangka pemberantasan kemiskinan.

“Kami juga melakukan survei kolaborasi untuk validasi data serta identifikasi klaster kemiskinan di lapangan. Survei ini akan menghasilkan data rumah tidak layak huni by name by adress untuk dibuat rencana pemukiman,” jelas Yudha.

Baca juga: Begini Cara Pemerintah Indonesia Berantas Kemiskinan Ekstrem

Dalam proses penanganan, BPIW tidak sendiri. Mereka juga melibatkan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah.

Misalnya bekerja sama dengan Kemenko PMK, Pemerintah Daerah Surakarta dan PT SMF dalam penanganan kemiskinan ekstrim di Solo.