Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ironi Ribuan Apartemen Terintegrasi Transportasi, Antara Praktik Monopoli, dan Mimpi Rakyat Miskin

Kompas.com - 16/02/2022, 20:30 WIB
Muhdany Yusuf Laksono,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesadaran masyarakat terhadap keuntungan menghuni properti berbasis Transit Oriented Development (TOD) mulai tumbuh.

Hal ini sebagaimana dikatakan Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) Rizkan Firman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Menurut Firman, hunian berkonsep TOD seperti LRT City yang terintegrasi LRT Jabodebek mendapat antusiasme positif dari konsumen.

Karena kehadiran LRT Jabodebek memudahkan penghuni LRT City untuk melakukan aktivitas dan mobilitas ke Jakarta dalam waktu singkat.

Baca juga: Naik LRT Jabodebek, dari Bekasi ke Jakarta Cuma 28 Menit

"Contohnya dari LRT City Bekasi ke Jakarta hanya akan memakan waktu 28 menit saja dari Stasiun Jatimulya ke Stasiun Cawang," ujar Firman.

Akan tetapi, minat masyarakat yang tinggi ini dianggap tidak sepenuhnya diakomodasi dengan baik. Sebaliknya, hanya untuk memuaskana kebutuhan investasi kalangan berduit.

Selain itu, dari sisi supply, proyek-proyek TOD seperti LRT City dituding sebagai bentuk dari praktik monopoli.

ADCP kerap dianggap memonopoli pengadaan hunian berbasis TOD dengan memanfaatkan tugas khusus yang diberikan pemerintah kepada induk usaha PT Adhi karya (Persero) Tbk dalam membangun LRT Jabodebek.

Hingga Februari 2022 saja, mereka mampu membangun proyek TOD sebanyak 54.000 unit dengan land bank sebesar 140 hektar.

Mulai dari LRT City Bekasi–Eastern Green, LRT City Bekasi-Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, LRT City Cibubur.

Kemudian, LRT City Sentul, Adhi City Sentul, serta Grand Central Bogor-Member of LRT City, Cisauk Point-Member of LRT City, Oase Park-Member of LRT City.

Baca juga: Properti Berbasis TOD Bakal Banyak Diminati Tahun 2022

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan, dominasi ini terjadi karena izin yang dikeluarkan pemerintah.

Dapat diartikan, BUMN diberi hak monopoli untuk menggarap proyek-proyek hunian berbasis TOD. Pemerintah cenderung lebih suka memberikan kepada BUMN untuk penugasannya.

"Banyak juga BUMN lain yang memiliki hunian lokasinya berdekatan dengan transportasi untuk mencoba membangun proyek properti berbasis TOD. Misalnya Perumnas, Waskita, banyak dari itu," ujar Panangian kepada Kompas.com, Rabu (16/02/2022).

Bukan untuk rakyat miskin

Namun sayangnya, kata Panangian, keberadaan hunian yang menempel dengan LRT Jabodebek dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya kelas menengah ke bawah atau masyarakat miskin berpenghasilan rendah (MBR).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com