Kembangkan Ekonomi Batam, Pembudidaya Udang Berkomitmen Patuhi Izin Berusaha

BATAM, KOMPAS.com - Sebanyak 59 pembudidaya udang Vannamei yang terdiri dari Perusahaan dan Pelaku Usaha Perorangan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), berkomitmen penuh mematuhi aturan terkait perizinan berusaha dan ketentuan operasional pembudidayaan ikan.

Hal tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan komitmen pemenuhan perizinan dasar pembudidayaan ikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemenuhan sertifikat standar sesuai tingkat risiko usaha yang dikategorikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan, pembudidaya udang vaname di Batam berkomitmen memenuhi perizinan berusaha.

Sudah ada komitmen bahwa kegiatan pembudidayaan akan mematuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakomodasi alokasi ruang kegiatan budidaya, dan menerapkan standar CBIB demi usaha pembudidayaan ikan secara berkelanjutan.

Baca juga: Ada Megaproyek Pulau Rempang, Kepala BP Batam Minta Investor Libatkan Masyarakat

"Dan mereka juga bersedia mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta siap dikenai sanksi tegas apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam berkegiatan usaha," kata Adin, di Batam, Senin (15/5/2023).

Adin juga meminta pelaku usaha untuk tidak melakukan pembangunan atau pembukaan tambak baru sebelum ada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang mengalokasikan ruang untuk kegiatan budidaya.

Serta tidak akan menoleransi bahkan akan mempidanakan pelaku usaha yang melakukan pembukaan tambak dengan cara mengonversi ekosistem Mangrove terlebih di kawasan Hutan Lindung.

Adin pun menegaskan akan terus mengawasi pemenuhan izin para pelaku usaha budidaya usai sebelumnya telah menindak tegas kasus kegiatan usaha budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Karimunjawa, Jawa Tengah dan Batam, Kepri.

"Hasil penyelidikan, pencemaran terjadi lantaran kegiatan pembantu usaha tersebut tidak memenuhi izin dan tidak menerapkan kaidah Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)," terang Adin.

Pihaknya akan tegas menghentikan kegiatan pelanggaran usaha budidaya tersebut karena tetap mengedepankan prinsip ultimum remidium guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, keberlanjutan usaha dan menciptakan asas keadilan.

Adin melanjutkan, aksi penghentian sementara yang dilakukan oleh pihak KKP tidak serta merta menutup dan mematikan usaha pembudidayaan ikan yang dijalankan.

Melainkan justru memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki dan melengkapi perizinan berusaha, penerapan CBIB dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai standar yang telah ditentukan.

"Sesuai arahan Bapak Menteri, demi tercapainya target produksi udang Vanname di tahun 2024, pengelolaan budidaya udang Vanname harus didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan ekologi sebagai panglima sehingga perekonomian akan tetap tumbuh tanpa merusak lingkungan," jelas Adin.

Tidak saja 59 pembudidaya udang Vannamei dan PSDKP, kegiatan sosialisasi peningkatan kepatuhan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Balai Budidaya Laut Batam, Dinas Perikanan Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Batam, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batam.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa KKP akan menargetkan produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton per tahun pada tahun 2024 mendatang.

Untuk itu, Menteri Trenggono terus mendorong para pelaku usaha pembudidaya ikan, khsususnya pembudidaya udang untuk mematuhi ketentuan yang berlaku supaya perekonomian di bidang perikanan dapat terus bertumbuh dengan tidak mengancam keberlangsungan ekosistem yang ada.