Ingat Baik-baik, Daftar Kendaraan yang Harus Dijadikan "Raja" di Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kendaraan dengan spesifikasi tertentu memiliki hak istimewa ketika melintas di jalan raya Indonesia.

Artinya, pengguna jalan yang lain harus memberikan prioritas dan tidak boleh menghambat perjalanan kendaraan tersebut.

Hal itu tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Viral Mobil Damkar Tak Boleh Masuk Tol Jatiwarna, Ini Respons Jasa Marga

Pasal 134 tertulis, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutannya sebagai berikut:

• Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
• Ambulans yang mengangkut orang sakit;
• Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
• Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia (Presiden);
• Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
• Iring-iringan pengantar jenazah; dan
• Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Contohnya, kendaraan yang ditumpangi Presiden harus mengalah dan mendahulukan kendaraan pemadam kebakaran saat melintas di jalan.

Kemudian pada Pasal 135 menyebutkan, kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan yang memiliki hak utama.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Lalu pada Pasal 287 tertulis, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.