SEJAK Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sejumlah pembangunan infrastruktur telah dimulai.
Pembangunan tersebut di antaranya Istana Negara, rumah tapak jabatan menteri, dan beberapa gedung kantor kementerian.
Pemindahan IKN seperti disampaikan Presiden Jokowi untuk mengurangi beban Jakarta dan Pulau Jawa khususnya dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air.
Melihat alasan tersebut, tentunya dalam pembangunan IKN, Pemerintah jangan sampai mengulang kesalahan yang sama dalam rencana dan implementasi pembangunan di Jakarta sejauh ini.
Dua permasalahan utama di Jakarta adalah kemacetan dan banjir yang menimbulkan banyak efek kerugian sosial, ekonomi, dan waktu. Hingga kini belum ada solusinya meskipun Jakarta sudah berkali-kali ganti gubernur.
Permasalahan kemacetan di Jakarta sebetulnya jika diruntut ke belakang merupakan buntut panjang dari ketidaksiapan transportasi publik.
Tentunya mobilitas yang tinggi di perkotaan menuntut tersedianya sarana transportasi umum yang handal. Jika dilihat di negara-negara maju, transportasi umum menjadi andalan sebagai moda untuk mobilisasi.
Masyarakat hanya menggunakan kendaraan pribadi jika hendak perjalanan jauh atau untuk liburan bersama keluarga.
Masyarakat di negara maju lebih memilih menggunakan transportasi umum karena sistem transportasi umum cepat, nyaman, bersih, dan aman.
Persoalan transportasi berkaitan erat dengan pembangunan kota keberlanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.