Ini Langkah Kementerian PUPR untuk Atasi Banjir di Bengkulu

JAKARTA,KOMPAS.com - Menindaklanjuti persoalan banjir di Kota Bengkulu yang terjadi pada Selasa (30/8/2022) yang lalu, Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa langkah penanganan.

Seperti dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, Banjir yang menggenangi Bengkulu pada luasnya mencapai 1.334 hektar.

Terjadinya banjir lantaran intensitas hujan yang meningkat, sedimentasi pada muara sungai Bengkulu dan rusaknya kondisi daerah aliran sungai (DAS).

Kementerian PUPR diketahui telah melaksanakan penanganan darurat antara lain dengan memobilisasi dua excavator ke muara Sungai Air Bengkulu untuk mengeruk sedimen dan mengerahkan empat unit mesin pompa sentrifugal ke lokasi genangan.

Baca juga: Atasi Banjir Medan, Bobby Nasution Akan Bangun Tanggul Darurat dan Kolam Retensi

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kota Bengkulu menyampaikan Kementerian PUPR telah menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menangani banjir Bengkulu.

Sebagai penanganan jangka pendek akan dilakukan pengerukan sedimen dan debris pada muara Sungai Air Bengkulu.

Sedangkan untuk jangka panjang telah ada desain untuk pembangunan tiga kolam retensi, jetty dan groin.

“Dari empat kombinasi ini dari sisi perencanaan kita bisa mengurangi tinggi banjir lebih kurang 1,2 meter. Jadi terindikasikan berhasil mengatasi banjir jika tinggi, luas genangan dan durasi genangan berkurang,”jelas Adenan.

Karena itu, dukungan dari Pemda Bengkulu terkait pembebasan lahan sangat penting dalam pembangunan tiga kolam retensi karena kebutuhan lahannya mencapai total sekitar 10 hektar.

Baca juga: Progres Penanganan Banjir Rob di Jateng yang Telan Dana Triliunan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan melalui kunjungan kerja tersebut Komisi V DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran bagi Kementerian PUPR agar persoalan banjir Bengkulu bisa ditangani dengan lebih optimal.

“Mitra Komisi V diharapkan betul-betul mampu memberikan langkah-langkah konkrit dalam upaya penanganan banjir ini. Kementerian PUPR perlu memprioritaskan anggaran untuk aspirasi dari kunjungan kerja”jelas Iwan.