Edy Rahmayadi: Bagaimana Bisa Benahi Jalan, Kalau Warga Tak Mau Bayar Pajak...

MEDAN, KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengapresiasi langkah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menerapkan pembayaran pajak kendaraan bermotor non-tunai.

Sistem ini menggunakan Quick Response Indonesian Standar (QRIS) untuk memudahkan wajib pajak membayar kewajibannya.

Harapannya, pembayaran model begini, meningkatkan jumlah masyarakat taat pajak yang saat ini hanya sekitar 30 persen pemilik kendaraan yang patuh membayar pajak.

“Kita terus cari cara mempermudah pembayaran karena tidak sedikit wajib pajak kita yang beralasan membayar pajak itu ribet, mengantre lama dan lainnya. Dengan metode ini, mudah-mudahan alasan itu terpatahkan,” katanya usai meresmikan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan QRIS di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Edy Rahmayadi Dikritik soal Aspal Rumah Dinas Rp 2 Miliar, Kenali Jenis-jenisnya

Bukan hanya untuk mempermudah wajib pajak, pembayaran secara non-tunai mempermudah pendataan kendaraan dan nilai pajak yang masuk.

“Semua nilainya akan terdata dengan baik, ada BI, Bank Sumut, BP2RD, Jasa Raharja, Korlantas dan instansi lain. Semakin sulit oknum bermain,” katanya.

Menurut Edy, ketaatan membayar pajak berhubungan erat dengan fasilitas umum yang didapat masyarakat. Sangat berpengaruh dalam pembangunan.

“Bagaimana kita mau membenahi jalan yang luar biasa panjangnya kalau wajib pajak tak mau bayar pajak... Pajak yang Anda bayarkan itu, ya untuk jalan yang Anda pakai sehari-hari, fasilitas umum yang anda gunakan,” imbuhnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumut Kombes Indra Darmawan Iriyanto mengatakan, dari 7 juta kendaraan di Sumut, hanya 2-3 juta yang taat membayar pajak setiap tahun.

Dirinya berharap, semakin banyak metode pembayaran akan semakin meningkatkan ketaatan para wajib pajak kendaraan bermotor.

“Ini masih menjadi PR, metode digital akan mempermudah kita mendata dan mengambil kebijakan. Saya harap ini bisa terintegrasi dengan metode pembayaran-pembayaran lainnya,” kata Indra.

Kepala BP2RD Sumut Achmad Fadly menjelaskan, pembayaran dengan QRIS memangkas waktu pembayaran. Pendataan juga lebih baik, pastinya akan mempermudah pengelolaan pajak kendaraan.

“Kita harap dengan ini, PAD meningkat sehingga pembangunan di Sumut bisa berjalan lancar,” ucap Fadly.

Hadir dalam peresmian tersebut: Ketua Komisi C DPRD Sumut Poaradda Nababan, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumut Doddy Zulverdi, Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan dan Direktur Pengawasan OJK Untung Santoso.