Gubernur Edy Soal Pembagian Sertifikat: Ini Tanah Milik Nenek Moyang Mereka, tapi Tak Pernah Tahu Keabsahannya

MEDAN, KOMPAS.com - Usai penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Hutan Adat dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat di Kabupaten Humbanghasundutan, Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Edy mengapresiasi dan berterima kasih atas kehadiran Jokowi di provinsi ini, untuk kesekian kalinya. Menurutnya, penyerahan sertifikat ini sangat penting.

"Pertama, kenapa berterima kasih, karena inilah wujud keadilan. Ini tanah milik nenek moyang mereka semua, tetapi tak pernah mereka tahu keabsahannya. Sekarang jelas, masing-masing sudah memegang sertifikat. Inilah wujud awal keadilan di Republik Indonesia ini," katanya, dikutip dari siaran pers Diskominfo Sumut yang diterima Kompas.com,
Jumat (4/2/2022).

Baca juga: Tol Binjai-Stabat Diresmikan, Jokowi: Akses Destinasi Wisata di Sumut Jadi Mudah

Kedua, lanjut Edy, sertifikat akan bermanfaat karena lahan milik warga akan digarap dan dikerjakan untuk kesejahteraan keluarga, khususnya di Dairi. Serta yang ketiga, kepastian hukum.

"Dengan punya sertifikat, mereka bisa berbuat banyak, mengembangkan usaha, khususnya apabila memerlukan bantuan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Pak Presiden," kata Edy.

Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, ada 600-an sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat Dairi.

Menurutnya, dokumen tersebut sangat penting bagi setiap warga sebagai tanda kepastian hukum dan pegangan.

"Kalau ada sengketa, bapak pegang ini (sertifikat) sudah tenang. Ada orang datang (mengklaim tanah), bapak ibu sudah ada buktinya, luasnya ada, nama pemiliknya ada, sudah rampung. Kalau ada rumah atau kebun yang sudah 20 tahun, tapi belum punya sertifikat, orang datang, bilang ini punya saya (klaim), pegangannya mana? Ini yang namanya pentingnya kepastian hukum," tutur Jokowi.

Langkah percepatan sertifikasi tanah rakyat, lanjut Jokowi, jumlah pengurusan ditingkatkan dari yang semula 500 ribu per tahun, sekarang bisa delapan juta dokumen per tahun.

Kalau kebutuhan 80 juta dokumen, dengan capaian baru 46 juta pada 2017, perhitungan lamanya masyarakat menunggu mendapatkan sertifikat bisa 160 tahun.

"Terakhir keluar delapan juta sertifikat per tahun. Targetnya saya naikkan terus, jadi sembilan juta. Cukup besar dibanding 500.000 setahun. Kalau ada yang mau nunggu 160 tahun, saya kasi sepeda," canda Jokowi.

Percepatan cetak dokumen menjadi perhatian Jokowi karena dirinya mendapat banyak pengaduan terkait sengketa lahan, baik antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, serta warga dengan swasta.

Terutama di Sumut, terbanyak sengketa karena merasa sudah menduduki lahan selama puluhan tahun.

"Dengan kecepatan ini, kita harap konflik lahan bisa dikurangi. Saya pesan kepada bapak dan ibu, tolong sertifikatnya disimpan di tempat paling aman, difotokopi. Yang mau usaha, bisa dipakai untuk agunan ke bank. Berkaitan dengan pinjaman, dikalkulasi dengan benar. Gunakan semuanya untuk usaha, modal kerja dan investasi. Jangan dipakai untuk kemewahan, harus hal produktif," tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil melaporkan, dari 600 penerima sertifikat, 200 pemilik hadir langsung pada acara penyerahan.

"Seluruh Dairi, hari ini sudah 77.647 sertifikat tanah yang diterbitkan. Masih banyak lagi, mungkin sekitar 50 ribu bidang lagi, mudah-mudahan 2025, target Bapak Presiden bisa kita selesaikan," sebutnya.

Disampaikan Sofyan juga, ada 6.640.000 bidang tanah di Sumut. Sudah bersertifikat sebanyak 4.118.000 bidang, targetnya juga diupayakan selesai sesuai yang ditetapkan presiden.

"Kami sampaikan juga, sengketa di Sumut sudah semakin terurai, terima kasih bimbingan dan pengawalan yang diberikan Pak Gubernur. Tanah PTPN 2 yang sudah 20 tahun belum selesai, Alhamdulillah, sekarang sudah makin terurai. Mudah-mudahan dalam satu tahun ke depan bisa kita selesaikan," ungkap Sofyan.