Kanalisasi Diperlukan demi Cegah Konflik Tanah di IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menyoroti perlunya kanalisasi demi mencegah sengketa dan konflik pertanahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kanalisasi ini salah satu dari tiga hal yang disorot Surya saat membahas penyusunan rencana kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana kerja tersebut dilaksanakan demi memastikan status kawasan inti dan pengembangan IKN Nusantara berstatus clean and clear.

"Pertama, kita perlu kanalisasi untuk sengketa konflik. B agimana kalau ada masalah, dan perlu didiskusikan supaya bisa melindungi semua rencana," ujar Surya dalam rilis, Kamis (24/2/2022).

Surya menjelaskan, perlunya dilakukan strategi yang pas dan tidak kaku dengan mempertimbangkan realitasnya secara sosiologis.

"Nah, kombinasi yang elegan seperti apa perlu dibicarakan bersama, karena ini bukan hanya kerja Kementerian ATR/BPN," tambah Surya.

Lalu, dua hal yang disoroti Surya berkaitan dengan sinkronisasi antar kementerian/lembaga serta pergerakan ekonomi melalui jual beli tanah di IKN dengan land freezing (pembekuan lahan) untuk sementara.

Baca juga: Ini Lokasi Akurat Titik Nol IKN Nusantara

Soal sinkronisasi, perencanaan menjadi kunci dari semua proses yang ada. Sebab, inisiatif yang dilakukan seperti pencatatan perkembangan dari dinamika dalam proses pembangunan IKN menjadi poin penting.

Surya berpendapat, perlu dipikirkan siapa yang mengerjakan dan apa tugasnya.

Misalnya, jika perencanaan sudah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian ATR/BPN akan back-up di bidang tata ruang.

"Jangan sampai di internal juga jadi seperti saingan, harus saling back-up pekerjaannya, mudah-mudahan antarkementerian juga bisa begitu," tutur Surya.

Terkait dengan pembekuan lahan, Surya menuturkan, ini perlu dipikirkan juga bagaimana pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh transaksi jual beli tanah.

Dia memahami, di satu sisi perlu dilakukan pembekuan lahan, tetapi di sisi lain ada gairah orang untuk bertransaksi meningkat.

Oleh karena itu, fenomena tersebut tidak bisa dibendung. Sebab, jika terlalu dibatasi, apa gunanya ada IKN yang niatnya agar terciptanya pergerakan ekonomi.

"Apakah bisa didiskusikan bersama melalui diskusi ini, mudah-mudahan bisa dapat perspektif yang lebih holistik," pungkas Surya.