Ini 6 Prioritas Program Kerja IARKI Periode 2022-2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sibarani Sofian telah terpilih menjadi Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) periode 2022-2025.

"Selamat kepada Sibarani Sofian MUDD, B. Arch, LEED AP sebagai Ketua Terpilih Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia 2022-2025," tulis akun Instagram IARKI @iarki.id

Dari 230 anggota IARKI terdaftar, jumlah suara yang masuk sebanyak 162 suara atau 70,4 persen total anggota.

Dalam pemilihan ketua IARKI, Sibarani mendapatkan 110 suara atau 67,9 persen dari keseluruhan.

Sedangkan Nur Muhammad Gita Wibowo memperoleh 52 suara atau sebanyak 32,1 persen dari total suara yang masuk.

Sibarani menjelaskan, ada enam langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh IARKI pada periode 2022-2025.

"Untuk prioritas ke depan, kita akan upayakan membentuk tim kerja atau pengurus yang mumpuni dan inklusif (keterwakilan daerah/pusat/internasional, lintas generasi dan keseimbangan gender)," jelas Sibarani kepada Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Sibarani Sofian, Ketua IARKI 2022-2025

Lalu, membereskan beberapa homework (pekerjaan rumah) organisasi seperti mempersiapkan program perumusan dan penyetaraan kompetensi.

Kedua, IARKI akan menjaring anggota lebih banyak dan meningkatkan engagement (keterikatan) melalui program-program yang diminati anggota dan calon anggota. 

Selanjutnya, IARKI juga akan bersinergi dengan ikatan ahli profesional lain seperti Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), Green Building Council Indonesia (GBCI), dan lain-lain.

Ini dilakukan untuk mendapatkan ruang lingkup kerja yang jelas dalam semangat kolaboratif serta pembangunan kota lebih baik dan berkelanjutan.

Keempat, IARKI akan mengomunikasikan dan meningkatkan kesadaran publik (public awareness) tentang profesi Rancang Kota melalui peran aktif anggota maupun karya-karya dari para perancang kota.

Kemudian, melanjutkan diskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai formalitas profesi rancang kota dalam peraturan dan kebijakan terkait. .

Sementara keenam yaitu menjadi mitra strategis dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam perancangan kota-kota di Indonesia.