Jerman Investasi Rp 41 Triliun untuk Proyek Infrastruktur Hijau di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Federal Jerman menjalin kerja sama strategis proyek infrastruktur hijau atau green infrastructure initiative (GII).

Hal ini tersaji dalam rangkaian acara di Paviliun Indonesia pada COP 26 Climate Change Conference pada 2 November 2021 di Glasgow, Skotlandia.

GII merupakan kerja sama yang telah disepakati sejak 2019 hingga lima tahun ke depan terkait pengembangan infrastruktur yang relevan seiring ancaman perubahan iklim.

Jerman bakal menyokong pendanaan berupa investasi di Indonesia yang nilainya mencapai 2,5 miliar Euro atau sekitar Rp 41,25 triliun.

Khususnya di tiga sektor yang meliputi pengelolaan limbah padat, pengelolaan air dan air Limbah, serta angkutan umum perkotaan.

Adapun GII saat ini telah beroperasi di empat provinsi Indonesia, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Baca juga: Ternyata, Ini Teknologi yang Digunakan Mempercepat Infrastruktur

Rencananya akan diperluas ke dua provinsi lagi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Kementerian Federal Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Prof Claudia Warning mengatakan GII merupakan babak baru dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan investasi infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan iklim.

"Kami berharap melalui mekanisme kerja sama yang strategis ini, kami dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya kami untuk memerangi perubahan iklim sejalan dengan urgensi yang kita semua sadari," katanya dalam keterangan pers.

Sementara itu, Member of the Management Committee KfW Development Bank, Europe, and Asia Stephan Opitz menambahkan, GII mempunyai cara inovatif dalam mekanisme pembiayaan yang fleksibel.

"Ini dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di setiap provinsi atau sektor tertentu," ujarnya.

Baca juga: KPPIP: Pemerintah Perlu Mudahkan Perizinan Tanah untuk Infrastruktur

Deputi Menteri Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti menyampaikan, tidak ada lagi business as usual.

"Sebaliknya, kita membutuhkan pendekatan yang inovatif, strategis, dan gesit untuk mengatasi tantangan global," terangnya.

Namun menurut dia, tantangan yang dihadapi Indonesia di GII adalah mengidentifikasi proyek dan membangun mekanisme komunikasi yang koheren dengan dan antar Pemda.

Menanggapi ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan pentingnya komunikasi yang erat dengan pemerintah pusat dan memiliki sistem bottom up yang terstruktur dengan baik untuk mewujudkan kerja nyata.