Kementerian ATR/BPN Minta Badan Otorita Buka Data Kawasan Labuan Bajo

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo (BPOLBF) diminta terbuka dalam memberikan data pengembangan kawasan pariwisata premium Labuan Bajo, NTT.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Jaconias Walalayo mengatakan, ini merupakan langkah awal kerja sama antara BPOLBF dengan Kementerian ATR/BPN.

"Sebagai langkah awal, BPOLBF agar dapat lebih terbuka terkait data pengembangan kawasan," terang Jaconias dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Minggu (31/10/2021).

Dengan begitu, Kementerian ATR/BPN dapat bergerak cepat untuk melakukan identifikasi lapangan mana saja kawasan yang diprioritaskan, baik terkait pemberdayaan tanah masyarakat maupun peta tematik. 

Terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Jaconias juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat dalam mempercepat proses penyusunannya.

Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN Andry Novijandri mengusulkan agar dibuat kerja sama konkret yang mencakup pemberdayaan tanah masyarakat untuk selanjutnya diintegrasikan dengan basis ekonomi kerakyatan.

"Pada tahap awal, kami bisa bantu pemberian target pemberdayaan tanah masyarakat di sebelas kabupaten," tutur dia.

Ini khususnya di tempat-tempat yang memang menurut Kanwil BPN NTT bisa mendukung pariwisata Labuan Bajo.

Baca juga: Labuan Bajo Miliki Spot Sunset Menawan, Ini Kata Arsiteknya

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra menuturkan, terdapat kebutuhan dari BPOLBF untuk melaksanakan tugas dalam pengembangan kawasan tersebut.

Maka dari itu, koordinasi sangat diperlukan antara BPOLBF dengan jajaran di Kementerian ATR/BPN, baik jangka pendek maupun panjang.

"Kita cari bersama di mana sebetulnya ruang kita untuk berkolaborasi dalam menyukseskan pengembangan wisata Labuan Bajo," ucap Surya.

Menyambut tawaran kerja sama dari Surya, Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina akan menuangkan beberapa program yang bisa didukung Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat maupun di NTT.

"Secara khusus, tata ruang sangat berperan dalam pengembangan Labuan Bajo Flores. Selain itu, juga terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruangnya yang perlu dilakukan kerja sama," ungkap Shana.

Namun, hal yang terpenting yang harus dilakukan antara kedua belah pihak adalah soal  konteks pemberdayaan masyarakat.

"Karena, kita ingin dengan pengembangan wisata ini dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat NTT," pungkasnya.