Tanpa Kawasan Andalan, Labuan Bajo Tidak Dapat Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan, Labuan Bajo tidak dapat berkembang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas tanpa dukungan kawasan andalan.

"Kawasan andalan adalah yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), daerah yang harus dikembangkan di luar Labuan Bajo," ujar Surya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (17/09/2021).

Kawasan andalan dibutuhkan untuk memastikan ketika suatu wilayah yang berkembang tersebut memang mempunyai dampak.

Surya mengungkapkan, ada tiga kawasan yang berpotensi menjadi andalan dari Labuan Bajo yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada.

Faktor-faktor kunci untuk mengembangkan kawasan andalan misalnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pasar, penelitian, dan akses terhadap sumber input atau faktor produksi.

Baca juga: Ini Sederet Masalah Agraria di Manggarai Barat, Lokasi KSPN Labuan Bajo

Kemudian, memiliki keterkaitan, kerja sama, kemitraan, serta iklim usaha yang kondusif.

Kawasan andalan ini diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya.

Dalam mendukung Labuan Bajo, Kementerian ATR/BPN memiliki inisiasi pilot project (proyek percontohan) dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF).

Inisasi ini berupa pemberdayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sensitif terhadap eksistensi masyarakat adat.

Rencana ini akan melibatkan sembilan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten dan Kantor Pertanahan (Kantah) di Pulau Flores seperti Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memastikan, Pemerintah Daerah (Pemda) senantiasa mendukung terobosan-terobosan dalam pelaksanaan GTRA di Provinsi NTT.

Dia bersyukur karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian ATR/BPN telah membantu Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya masyarakat Provinsi NTT untuk mendapatkan kepastian kepemilikan tanah.

"Terima kasih karena kami punya pelayanan publik untuk pertanahan. Untuk sertipikat tanah, Reforma Agraria. Ini sangat luar biasa," tandasnya.