Rest Area Km 215 Tol Terpeka Resmi Jadi Pusat Oleh-oleh Khas Lampung

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) resmi membuka pusat oleh-oleh di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area Km 215 Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka), Selasa (2/3/2021).

Pembukaan ini dilakukan oleh Branch Manager Tol Terpeka Yoni Satyo bersama dengan Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad.

Dalam membuka sentra oleh-oleh itu, Hutama Karya berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung.

Artinya, produk yang dijual di Km 215 Tol Terpeka merupakan hasil dari perajin yang ada di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tubaba.

Produk yang dijual ini pun beragam, mulai dari makanan khas Lampung seperti seruit hingga kerajinan khas Lampung yang terbuat dari anyaman bambu yaitu dedhek.

Baca juga: Dukung Kendaraan Listrik, Jasa Marga Sediakan 4 SPKLU di Rest Area

Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengungkapkan, kolaborasi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Hutama Karya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjadi sarana untuk mempromosikan kebudayaan dari Provinsi Lampung.

“Kami berharap dengan adanya sentra oleh-oleh khas Lampung ini tidak hanya dapat membantu para perajin lokal, sekaligus membuat orang yang mendatangi rest area ini lebih sadar terhadap kebudayaan dari daerah setempat,” jelas dia dalam siaran pers, Selasa (9/3/2021).

Hingga kini, terdapat 58 UMKM di Rest Area Km 215 yang terdiri dari penyewa makanan,
minuman, minimarket, restoran, dan lainnya.

Selain itu, rest area ini juga memiliki beragam macam fasilitas, seperti toilet, masjid, ATM, bengkel, SPBU, dan masih banyak fasilitas lainnya yang sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Koentjoro mengatakan, Hutama Karya telah mengelola 21 rest area dengan menerapkan sistem alokasi minimal 30 persen lahan khusus untuk UMKM lokal.

Dalam pengaturannya, ruang untuk UMKM disewakan dengan harga yang nilainya jauh lebih rendah dibanding nilai sewa untuk ruang komersial.

"Hal ini dilakukan demi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar," tutup Koentjoro.