Libur Akhir Tahun, Protokol Kesehatan di Rest Area Harus Ekstra Ketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sejumlah ruas jalan tol diprediksi akan dipadati oleh masyarakat yang ingin mudik dan merayakan libur panjangnya di luar kota.

Karenanya, pemerintah diminta untuk bekerja ekstra menjaga agar liburan di tengah pandemi Covid-19 ini tidak menjadi bencana penularan besar-besaran.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan penerapan protokol kesehatan (prokes) di rest area jalan tol harus mendapat perhatian dari pemerintah dan pengelola jalan tol.

Menurutnya penerapan prokes di rest area sejauh ini sudah cukup baik. Namun sayangnya hingga kini di lokasi tersebut masih minim penandaan dan peringatan.

Baca juga: Transaksi di Rest Area Tol Jasa Marga Bisa Menggunakan LinkAja

"Sejauh yang kami amati di rest area jalan tol masih minim penandaan dan peringatan untuk menjalankan protokol kesehatan. Sehingga banyak orang bergerombol atau tidak mematuhi ptookol kesehatan," kata Tulus dalam diskusi virtual bertajuk Mudik Natal dan Tahun Baru  Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Tulus telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan manajemen rest area untuk memperbanyak penandaan dan peringatan menjalankan prokes.

Tidak hanya dengan tulisan tetapi juga pengeras suara. Hal itu, agar penerapan prokes dapat dijalankan secara serius di lokasi tersebut.

"Penandaan umumnya hanya ada di toilet dan di masjid. Padahal penandaan itu juga perlu dilakukan di sudut-sudut lainnya di rest area," jelasnya.

Selain itu, Tulus menyebut tempat makan atau warung lokal yang ada di rest area juga menjadi salah satu lokasi yang masih minim menerapkan prokes.

"Banyak warung dan resto lokal di rest area yang tidak menerapkan jaga jarak," ujarnya.

Karenanya, jelang Nataru ini aturan menjalankan prokes harus terus diperketat.

Terlebih, di tengah kerinduan masyarakat untuk berlibur panjang tentu implementasi prokes di semua lini menjadi pertaruhan, dan kesiapsiagaan daerah pun akan diuji.

"Diperlukan sikap tegas dan konsisten pemerintah dalam manajemen pandemi dan dengan komunikasi publik yang baik," pungkas dia.