Ukraina Dirundung Dugaan Korupsi Pengadaan Senjata Rp 631 Miliar

KYIV, KOMPAS.com - Dinas Kemanan Ukraina (SBU) pada Sabtu (27/1/2023) mengungkap, para pejabat Kementerian Pertahanan dan pemimpin perusahaan swasta telah berusaha mencuri sekitar 1,5 miliar hryvnia Ukraina (sekitar Rp 631 miliar) melalui skema penipuan pengadaan senjata di masa perang.

Tuduhan korupsi ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Ukraina.

Dinas Keamanan Ukraina menjelaskan, pejabat senior Kementerian Pertahanan saat ini dan mantan pejabat senior Kementerian Pertahanan, serta kepala perusahaan yang berafiliasi berusaha mencuri sekitar 1,5 miliar Hryvnia Ukraina dari anggaran dengan membeli 100.000 peluru mortir untuk Angkatan Bersenjata.

Baca juga: 2 Tahun Perang, Pasukan Ukraina Kini di Ambang Kelelahan

Mereka diduga menandatangani kontrak untuk membeli peluru dari pemasok senjata Lviv Arsenal pada Agustus 2022.

Setelah itu, menurut SBU, Kementerian Pertahanan mentransfer jumlah penuh yang ditetapkan dalam dokumen yang ditandatangani ke rekening perusahaan.

Dari sana, dana tersebut mengalir ke entitas komersial asing yang seharusnya mengirimkan amunisi.

Tetapi pada kenyatannya, menurut SBU, tidak ada satu pun peluru artileri yang dikirim ke Ukraina.

Para pejabat yang dituduh berpartisipasi dalam skema tersebut termasuk kepala Departemen Kebijakan Militer dan Teknis Kementerian Pertahanan saat ini dan mantan kepala Departemen Kebijakan Militer dan Teknis, Pengembangan Persenjataan dan Peralatan Militer, serta kepala Lviv Arsenal.

Salah satu tersangka ditahan oleh SBU ketika mencoba meninggalkan Ukraina dan saat ini masih ditahan.

Menurut jaksa agung Ukraina, dana yang dicuri telah disita dan akan dikembalikan ke anggaran pertahanan.

Baca juga: 11 Orang Tewas akibat Serangan Rusia di Kharkiv Ukraina

Sebagaimana dikutip dari AFP, Ukraina telah mengalami serangkaian skandal korupsi dalam beberapa bulan terakhir, termasuk beberapa skandal lainnya di Kementerian Pertahanan. 

Pada Agustus 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat semua pejabat yang bertanggung jawab atas perekrutan militer di seluruh wilayah untuk mengakhiri sistem yang memungkinkan beberapa orang lolos dari wajib militer.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu syarat yang ditetapkan Uni Eropa bagi Ukraina untuk menjadi anggota.

Tuduhan korupsi pejabat Ukraina kali ini nyatanya muncul ketika Partai Republik di Amerika Serikat menolak upaya Presiden AS Joe Biden untuk mengirimkan lebih banyak bantuan ke Ukraina, dan mantan presiden Donald Trump berbicara menentang dukungan militer AS untuk Kyiv.