Pengacara Najib Razak Ngotot Dokumenter Netflix Terkait 1MDB Dihapus

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Seorang pengacara mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak menyerukan penghapusan film dokumenter Netflix tentang skandal penipuan bernilai miliaran dollar AS.

Skandal itu terjadi di bawah pemerintahan Najib.

Muhammad Shafee Abdullah, penasihat utama Najib, yang telah menjalani hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan korupsi.

Baca juga: Lebanon Dikenai Travel Warning, PM Najib Mikati: Tak Perlu Khawatir

Dilansir dari Guardian, dia mengatakan bahwa dokumenter "Man on the Run" tidak bijaksana dan menghina Najib.

Film dokumenter tersebut, yang dirilis di Netflix pada Januari, menceritakan kisah dana negara 1MDB , yang dibentuk untuk mendorong pembangunan namun terjebak dalam salah satu penipuan keuangan terbesar di dunia.

Kementerian Kehakiman AS menuduh miliaran dollar telah diselewengkan dari dana tersebut oleh individu dan perusahaan.

Uang itu dipakai digunakan untuk membeli hotel, kapal pesiar mewah, karya seni dan perhiasan, serta untuk membiayai film-film Hollywood.

Judul film dokumenter tersebut mengacu pada pengusaha Malaysia-China Low Taek Jho, yang dikenal sebagai Jho Low, yang dituduh mendalangi penipuan tersebut dan tidak diketahui keberadaannya.

Jho Low membantah melakukan kesalahan.

Skandal tersebut mengguncang politik Malaysia. Menyebabkan tersingkirnya partai UMNO yang dipimpin Najib setelah 61 tahun berkuasa dan memicu serangkaian penyelidikan di negara-negara di seluruh dunia.

-Baca juga: Perusahaan Lebanon Gugat Istri Najib Razak Rp 225 Miliar karena Hilangkan 43 Perhiasan

Najib, yang menjabat perdana menteri Malaysia selama sembilan tahun, dipenjara pada tahun 2022 atas tuduhan korupsi terkait 1MDB, mantan pemimpin pertama yang dipenjara di negara tersebut.

Najib, yang membantah melakukan kesalahan, terus menghadapi berbagai kasus lain atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.

Muhammad Shafee mengatakan kepada pengadilan tinggi Kuala Lumpur bahwa film dokumenter tersebut merugikan kasus, dan menggambarkannya sebagai sangat tidak masuk akal dan menghina.

Baca juga: UMNO Ajukan Grasi Najib Razak, Bagaimana Posisi Anwar Ibrahim?

Dia meminta wakil jaksa penuntut umum, Ahmad Akram Gharib, untuk menonton film dokumenter tersebut dan mendiskusikannya dengan pejabat lain agar film tersebut dapat dihapus.