AS Sebut Pemilu Bangladesh Tidak Bebas dan Adil

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS memiliki pandangan bahwa pemilu akhir pekan lalu di Bangladesh tidak berlangsung bebas dan adil.

Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri AS, Senin (8/1/2024), seraya menambahkan bahwa Washington prihatin atas laporan-laporan mengenai ketidakberesan dalam pemungutan suara serta mengutuk kekerasan yang terjadi.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berhasil meraih masa jabatan keempat berturut-turut, dengan partainya memenangkan hampir 75 persen kursi dalam pemilihan umum pada Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Pemilu Bangladesh, PM Sheikh Hasina Berhasil Amankan Masa Jabatan Kelima

Namun oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memboikot pemungutan suara dan jumlah pemilih yang hadir sangat rendah.

"Amerika Serikat tetap prihatin dengan penangkapan ribuan anggota oposisi politik dan laporan-laporan ketidakberesan pada hari pemilihan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS pada Senin (8/1/2024), dilansir dari Reuters.

"Amerika Serikat memiliki pandangan yang sama dengan para pengamat lain bahwa pemilu ini tidak bebas dan adil dan kami menyesalkan bahwa tidak semua partai berpartisipasi," tambahnya.

Partai Liga Awami yang berkuasa memenangkan 222 kursi dari 298 kursi, menurut hasil tidak resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemilu ini merupakan yang ke-12 bagi Bangladesh sejak kemerdekaannya dari Pakistan pada 1971.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan akan adanya pemerintahan satu partai oleh Liga Awami pimpinan Hasina di negara Asia Selatan yang berpenduduk 170 juta jiwa ini.

Baca juga: Kamp Terbakar, 4.000 Pengungsi Rohingya di Bangladesh Kehilangan Tempat Tinggal

Putri dari Sheikh Mujibur Rahman, pendiri Bangladesh, Hasina, 76 tahun, pertama kali menjadi perdana menteri pada 1996.

Baca juga: 5 Orang Tewas Akibat Kereta di Bangladesh Diduga Dibakar

Hasina meremehkan boikot oposisi dan mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian.