Anggota Taliban Lakukan "Kunjungan Tak Resmi" ke Indonesia pada Awal Juli 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (25/7/2023) mengatakan, anggota Taliban dari pemerintahan Afghanistan melakukan "kunjungan tak resmi" ke Indonesia pada awal Juli 2023.

Pemerintahan Taliban yang merebut kembali kekuasaan Afghanistan pada Agustus 2021 berupaya menguatkan pengakuannya di seluruh dunia, termasuk mendekati Indonesia untuk meningkatkan hubungan politik dan ekonomi.

Namun, Indonesia belum mengakui legitimasi Pemerintah Taliban di Afghanistan sejak berkuasa lagi dua dekade setelah pasukan pimpinan AS menggulingkan rezim mereka.

Baca juga: Perdana Menteri Qatar dan Kepala Taliban Gelar Pembicaraan Rahasia

"Setahu saya, mereka di Jakarta secara informal untuk urusan internal dengan perwakilan Afghanistan di sini," kata juru bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah kepada AFP.

Dia menambahkan, kunjungan itu tidak bisa disebut delegasi karena dapat menyiratkan semacam formalitas.

Akan tetapi, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Hafiz Zia Ahmad pada 14 Juli 2023 menulis di Twitter, salah satu diplomat top pemerintah memimpin "delegasi" ke Indonesia.

“Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi bilateral,” tulisnya.

Ia tidak mengungkapkan politisi Indonesia mana yang bertemu dengan delegasi Afghanistan.

Adapun Teuki Faizasyah berujar, tidak ada pertemuan resmi antara pejabat Pemerintah Afghanistan dan Indonesia.

Hubungan antara kedua negara sejak lama didasarkan pada solidaritas agama. Pada 2018, Presiden Joko Widodo mengunjungi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, tiga tahun sebelum Ghani melarikan diri ketika Taliban menguasai Kabul.

Baca juga: Perempuan Dilarang Bekerja, 3.300 Staf PBB Afghanistan Diam di Rumah

Hafiz Zia Ahmad dalam twitnya menyebutkan, perwakilan Afghanistan juga bertemu diplomat Sri Lanka, Bangladesh, dan Singapura selama di Jakarta.

Pemerintah Taliban tidak diakui secara resmi oleh negara atau badan dunia mana pun, dan hanya segelintir negara yang memiliki kantor perwakilan di Afghanistan.

Indonesia membuka kembali kedutaan besarnya di Kabul tahun lalu setelah ditutup sejak Taliban berkuasa kembali.

Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas Taliban menutup salon kecantikan wanita dan melakukan setidaknya dua eksekusi publik,

Laporan oleh pelapor khusus Afghanistan Richard Bennett kepada Dewan HAM PBB bulan lalu mengemukakan, Taliban mungkin bertanggung jawab atas apartheid gender, memperburuk penderitaan wanita dan anak perempuan dengan versi hukumnya yang keras.

Baca juga: Taliban Perintahkan Penutupan Salon Kecantikan di Afghanistan