Resolusi PBB Desak Taliban Batalkan Aturan Terkait Larangan Perempuan

BRUSSEL, KOMPAS.com - PBB terus menyerukan para penguasa Taliban Afghanistan untuk segera membatalkan pembatasan yang semakin keras.

Taliban sejauh ini masih membatasi perempuan dan anak perempuan. Perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB juga dibatasi.

Seruan ini akan masuk dalam resolusi yang segera dibahas pada Kamis (27/4/2023) oleh Dewan Keamanan.

Baca juga: PBB Kecam Serangan terhadap Warga Sipil di Sudan

Rancangan resolusi, yang diperoleh Associated Press, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas semakin tergerusnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan di Afghanistan oleh Taliban dan menegaskan kembali peran tak tergantikan mereka dalam masyarakat Afghanistan.

Resolusi juga menyerukan kepada Taliban untuk segera memulihkan akses mereka ke pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak dan partisipasi yang setara dalam kehidupan publik.

Resolusi tersebut, yang dirancang oleh Uni Emirat Arab dan Jepang, dijadwalkan akan dipilih oleh 15 anggota dewan pada Kamis sore.

Para diplomat mengatakan hampir pasti akan disetujui, meskipun Rusia dan China mungkin abstain.

Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan AS dan NATO menarik diri dari Afghanistan setelah dua dekade perang dan pada awalnya menjanjikan pemerintahan yang lebih moderat dibanding saat mereka berkuasa dari 1996 hingga 2001.

Tetapi ada kekhawatiran internasional yang meningkat karena pentolan Taliban secara bertahap memberlakukan kembali interpretasi mereka yang keras tentang hukum Islam atau syariah terhadap perempuan dan anak perempuan.

Anak perempuan dilarang bersekolah setelah kelas enam dan perempuan dilarang dari sebagian besar pekerjaan, ruang publik, dan pusat kebugaran.

Baca juga: Sekjen PBB Sebut Konflik di Sudan Terus Memburuk, Peringatkan Ini

Pada akhir Desember, Taliban melarang kelompok bantuan untuk mempekerjakan wanita Afghanistan. Lalu pada 4 April mereka memperpanjang larangan bagi wanita Afghanistan yang bekerja untuk PBB.

Ini jadi sebuah keputusan yang disebut rancangan resolusi belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB telah memperingatkan bahwa larangan tersebut dapat melumpuhkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan dan menyebabkan penarikan PBB dari Afghanistan.

Baca juga: PBB Nyatakan Kekhawatiran Setelah AS Disebut Sadap Antonio Guterres

Sejak 5 April, 3.300 warga Afghanistan yang dipekerjakan oleh PBB, sekitar 2.700 pria dan 600 wanita, telah tinggal di rumah.

Tetapi juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan mereka terus bekerja dan akan dibayar.

600 staf internasional PBB yang kuat, termasuk 200 wanita, tidak terpengaruh oleh larangan Taliban.

Baca juga: [KABAR DUNIA SEPEKAN] PBB Syok Masjid Al-Aqsa Diserang | Trump Didakwa

Roza Otunbayeva, mantan presiden dan menteri luar negeri Republik Kyrgyzstan yang mengepalai misi politik PBB di Afghanistan yang dikenal sebagai UNAMA, menanggapi larangan Taliban terhadap perempuan Afghanistan yang bekerja untuk badan dunia beranggotakan 193 negara itu.

Mereka memerintahkan tinjauan operasional atas kehadiran PBB. di negara itu, yang akan berlangsung hingga 5 Mei.