Jepang Akan Hapus Program Magang dari Peserta Negara Berkembang

TOKYO, KOMPAS.com - Panel Pemerintah Jepang akan menyarankan penutupan program magang bagi kaum muda dari negara-negara berkembang karena dinilai kontroversial, kata pejabat imigrasi pada Selasa (11/4/2023).

Program magang di Jepang mulai dibuka 30 tahun lalu, tetapi kerap dikritik sebagai sarang pelecehan dan diskriminasi.

Kegiatan magang seharusnya mengajarkan keterampilan pada peserta pelatihan luar negeri di sektor-sektor seperti konstruksi, pertanian, dan pengolahan makanan.

Akan tetapi, beberapa perusahaan Jepang dituduh memperlakukan peserta magang sebagai pekerja sementara yang murah. Beberapa di antaranya sampai berutang besar untuk ke Jepang.

Baca juga: Cerita WNI Jadi Insinyur SpaceX: Kuliah di MIT, Magang di NASA, Kini Kerja di Perusahaan Elon Musk

Draf rekomendasi panel pakar badan imigrasi mengusulkan penggantian sistem ke yang lebih dibutuhkan Jepang terkait tenaga kerja dan keinginan melatih orang dari negara kurang berkembang, kata pejabat itu kepada AFP.

Dalam dokumen yang dirilis pada Senin (10/4/2023) setelah diskusi berbulan-bulan, panel tersebut menyoroti perbedaan antara tujuan program dan kenyataan yang dihadapi pekerja magang muda.

Pada 2022, program magang di Jepang diikuti sekitar 320.000 pekerja dari berbagai negara termasuk Vietnam, Filipina, Indonesia, dan China.

Baca juga:

• Agen Mata-mata Rusia Coba Susupi Pengadilan Kejahatan Perang, Menyamar Jadi Anak Magang
• Menilik Para Pekerja Magang yang Digaji Rp 117 Juta Sebulan di Perusahaan-perusahaan Besar

Program ini menjadi sumber tenaga kerja berharga bagi Jepang yang memiliki populasi tertua di dunia setelah Monako, dan undang-undang imigrasi ketat terutama untuk mencari pekerja asing sangat terampil.

Panel selanjutnya akan mengajukan proposal pertamanya kepada para menteri dalam beberapa minggu mendatang sebelum mengeluarkan rekomendasi kebijakan resmi setelah musim panas.

Baca juga: Fresh Graduate IPK 3,5 Lamar Kerja Jadi Manajer, Ditolak lalu Marah-marah