Sekutu Putin: Rusia Tak Akan Hentikan Perang meski Ukraina Batal Gabung NATO

MOSKWA, KOMPAS.com - Sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev mengatakan pada Jumat (26/8/2022) bahwa Rusia tidak akan menghentikan kampanye militernya di Ukraina bahkan jika Kyiv secara resmi meninggalkan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO.

Mantan Presiden Rusia yang sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu juga mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Perancis, bahwa Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan syarat-syarat tertentu.

"Meninggalkan partisipasinya dalam aliansi Atlantik Utara sekarang penting, tetapi itu sudah tidak cukup untuk membangun perdamaian," kata Medvedev kepada televisi LCI, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Rusia, RIA Novosti.

Baca juga: Ada Drone Mencurigakan, Rusia Disebut Mata-matai Tentara Ukraina di Jerman

Rusia, katanya, akan melanjutkan kampanye sampai tujuannya tercapai.

Putin sebelumnya mengatakan dia ingin "mendenazifikasi" Ukraina.

Kyiv dan Barat kemudian mengatakan hal itu adalah dalih tak berdasar untuk perang penaklukan.

Rusia dan Ukraina telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan setelah invasi dimulai, tetapi mereka tidak membuat kemajuan dan hanya ada sedikit prospek untuk dimulainya kembali.

"Ini (pembicaraan) akan tergantung pada bagaimana peristiwa itu terjadi. Kami sudah siap sebelum bertemu (Zelenskiy)," kata Medvedev.

Dalam komentarnya, dia juga mengatakan senjata AS yang sudah dipasok ke Ukraina -seperti peluncur roket ganda HIMARS- belum menimbulkan ancaman substansial.

Tapi, dia menyebut, itu bisa berubah jika senjata yang dikirim AS bisa mengenai target pada jarak yang lebih jauh.

Baca juga:

• Dmitry Medvedev: Jika Crimea Diserang, Hari Kiamat Akan Tiba
• Rusia: Dialog 5 Negara Pemilik Senjata Nuklir Harus Diintensifkan
• Pengawas Nuklir Akan Kunjungi PLTN Zaporizhzhia yang Dikuasai Rusia

“Ketika rudal terbang 300-400 km, bukan 70 km, sekarang itu akan menjadi ancaman langsung ke wilayah Federasi Rusia," jelas dia, dikutip dari Reuters.