Pasca-pemilu, Sekjen PBB Minta Lebanon Bentuk Pemerintah Inklusif

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Lebanon untuk membentuk "pemerintah inklusif" demi mengatasi krisis ekonomi negara itu, Senin (16/5/2022).

Saran Guterrrrs disampaikan setelah pemilihan umum di Lebanon digelar selama akhir pekan.

Dilansir AFP, Guterres menantikan pembentukan cepat pemerintah inklusif yang dapat menyelesaikan kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional.

Baca juga: Pasca-Krisis, Pemilu Parlemen Digelar di Lebanon

"Pemerintah inklusif juga bisa mempercepat pelaksanaan reformasi yang diperlukan untuk menempatkan Lebanon di jalur menuju pemulihan," kata kantor Guterres.

Sekjen PBB juga meminta parlemen baru negara itu untuk segera mengadopsi semua undang-undang yang diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan pemerintahan.

Dia menekankan perlunya para pemimpin politik Lebanon untuk bekerja bersama demi kepentingan terbaik Lebanon dan rakyat Lebanon.

Blok parlemen terbesar Libanon, yang dipimpin oleh gerakan bersenjata Hezbollah pro-Iran yang kuat, tampaknya telah mengalami kemunduran melawan oposisi dan independen, menurut sebagian hasil yang dirilis.

Baca juga: Setelah Bentrokan di Masjid Al-Aqsa, Proyektil dari Lebanon Hantam Israel Utara

Jumlah pemilih sangat rendah di daerah-daerah yang didominasi Sunni, yang sebagian besar dihuni oleh Sunni, salah satu komunitas utama di negara itu yang diatur oleh sistem politik yang didasarkan pada pembagian kekuasaan komunal.