Pasca-Krisis, Pemilu Parlemen Digelar di Lebanon

BEIRUT, KOMPAS.com - Jajak pendapat di Lebanon yang dilanda krisis untuk memilih parlemen digelar pada Minggu (15/5/2022) pagi.

Dilansir CNN, pemilu tersebut jadi yang pertama di Lebanon sejak pemberontakan rakyat tahun 2019.

Kisruh politik ini menuntut kejatuhan elite penguasa, menyalahkan partai-partai tradisional atas korupsi yang meluas dan salah urus.

Baca juga: Setelah Bentrokan di Masjid Al-Aqsa, Proyektil dari Lebanon Hantam Israel Utara

Beberapa kelompok politik baru bermunculan dari gerakan protes dan bersaing dalam perlombaan hari Minggu, berhadapan langsung dengan partai-partai mapan.

Pengamat politik melihat pemilu sangat kompetitif dan tidak dapat diprediksi.

Awal tahun ini, tiga kali perdana menteri Saad Hariri, pemimpin blok parlemen Muslim Sunni terbesar di negara itu, mundur dari politik, membiarkan suara Sunni diperebutkan.

Depresi ekonomi selama hampir tiga tahun dan ledakan pelabuhan Agustus 2020, yang sebagian besar disebabkan oleh elite politik negara itu, juga dapat mendorong Lebanon untuk memilih partai-partai baru dalam jumlah besar.

Baca juga: Hezbollah Lebanon Buka Suara soal Laporan Pasukannya Mendukung Rusia di Ukraina

Krisis keuangan Lebanon telah menyebabkan tingkat kemiskinan melonjak hingga lebih dari 75 persen.

Mata uangnya jatuh bebas dan infrastrukturnya cepat rusak. PBB dan Bank Dunia menyalahkan para pemimpin negara itu karena memperburuk depresi ekonomi.

Kelompok politik bersenjata yang didukung Iran, Hizbullah, juga muncul sebagai topik hangat dalam pemilihan Lebanon.

Beberapa kelompok politik telah bersumpah untuk mencoba melucuti senjata partai Syiah, yang mereka yakini telah mendominasi bidang politik, meskipun masih mendapat dukungan luas di antara konstituennya.

Baca juga: Ledakan Besar Mengguncang Kamp Palestina di Lebanon, Korban Tewas Belum Diketahui

Unjuk rasa pemilihan Hizbullah, di mana pemimpin kelompok itu Hassan Nasrallah mendesak orang untuk memilih berbondong-bondong, menarik ribuan pendukung minggu ini.

Koalisi yang didukung Hizbullah, yang mencakup sekutu Syiah dan Kristen lainnya, memiliki mayoritas kursi di parlemen saat ini.

Negara kecil Mediterania timur telah memiliki sistem pembagian kekuasaan yang diakui sejak didirikan satu abad yang lalu.

Baca juga: Arab Saudi Usir Duta Besar Lebanon karena Merasa Dihina

Parlemen dibagi rata antara Muslim dan Kristen, dengan jabatan perdana menteri disediakan untuk Muslim Sunni, presiden untuk Kristen Maronit, dan ketua parlemen untuk Muslim Syiah.