Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbas Invasi Rusia ke Ukraina, PBB Bahas Pembatasan Hak Veto di Dewan Keamanan

Kompas.com - 19/04/2022, 21:27 WIB
Bernadette Aderi Puspaningrum

Editor

JENEWA, KOMPAS.com - Sebuah ide lama yang bertujuan untuk membuat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar mengurangi penggunaan hak veto mereka dihidupkan kembali.

Hal ini terjadi menyusul terjadinya invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga: Gambar Diyakini Kapal Perang Rusia Moskva Beredar, Tunjukkan Kondisi Sebelum Tenggelam

Sebelumnya hak veto yang dimiliki Rusia memungkinkan negara itu "melumpuhkan" keputusan Dewan Keamanan PBB, yang berniat menjamin perdamaian global sesuai definisi Piagam PBB.

Dilansir dari DW, para diplomat mengatakan proposal yang diajukan Liechtenstein (resolusi Liechtenstein), yang disponsori bersama oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat (AS), harus menjadi subjek pemungutan suara yang akan datang.

Adapun ide tersebut tidak didukung satu pun dari empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Rusia, China, Perancis, dan Inggris.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap, yang tidak memiliki hak veto.

Teks proposal mengatur pertemuan 193 anggota Majelis Umum "dalam waktu 10 hari kerja setelah pemberian veto oleh satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan, untuk mengadakan pembahasan tentang situasi pemberian hak veto."

Baca juga: Rusia Desak Pasukan Ukraina di Mariupol Menyerah Hari Ini Jika Ingin Hidup

Dukungan sejauh ini

Di antara yang mendukung dan telah berkomitmen untuk memberikan suara terhadap teks tersebut adalah Ukraina, Jepang, dan Jerman.

Adapun Jepang dan Jerman berharap agar kewenangan sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan PBB bisa diperbesar, mengingat pengaruh politik dan ekonomi global mereka.

Sementara India, Brasil, atau Afrika Selatan, dan pesaing lain yang ingin masuk dalam anggota tetap belum terungkap pandangannya.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa Perancis akan mendukung proposal tersebut.

Sedangkan Inggris, China, dan Rusia, yang dukungannya akan sangat penting untuk inisiatif kontroversial seperti itu, belum jelas diketahui suaranya.

Baca juga: Rusia Tingkatkan Serangan di Seluruh Ukraina, Klaim Hancurkan Pusat Logistik Senjata Asing

295 hak veto telah digunakan sejak 1946

Sejak veto pertama yang pernah digunakan oleh Uni Soviet pada 1946, Moskwa telah menerapkannya sebanyak 143 kali, melampaui Amerika Serikat (86 kali), Inggris (30 kali), atau China dan Perancis (18 kali masing-masing).

"Kami sangat prihatin dengan pola memalukan Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dua dekade terakhir," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sebuah pernyataan.

Adopsi resolusi Liechtenstein "akan menjadi langkah signifikan menuju akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab semua" anggota tetap Dewan Keamanan, tambahnya.

Perancis, yang terakhir menggunakan veto pada 1989, mengusulkan pada 2013 bahwa anggota tetap secara kolektif dan sukarela membatasi penggunaan veto mereka jika terjadi kekejaman massal. Disponsori bersama oleh Meksiko dan didukung oleh 100 negara lainnya, proposal tersebut sejauh ini telah terhenti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Mungkinkah Uni Eropa Memutus Hubungan dengan Presiden Putin?

Mungkinkah Uni Eropa Memutus Hubungan dengan Presiden Putin?

Internasional
Meski Perundingan Berlangsung, Israel Tetap Serang Jalur Gaza

Meski Perundingan Berlangsung, Israel Tetap Serang Jalur Gaza

Global
Dinas Keamanan Ukraina Mengaku Gagalkan Rencana Pembunuhan Zelensky

Dinas Keamanan Ukraina Mengaku Gagalkan Rencana Pembunuhan Zelensky

Global
Mengenal Apa Itu Chloropicrin, Senjata Kimia yang AS Tuduh Rusia Pakai di Ukraina

Mengenal Apa Itu Chloropicrin, Senjata Kimia yang AS Tuduh Rusia Pakai di Ukraina

Global
Argentina Luncurkan Uang Kertas 10.000 Peso, Setara Rp 182.000

Argentina Luncurkan Uang Kertas 10.000 Peso, Setara Rp 182.000

Global
Majikan Ditemukan Meninggal, PRT Ini Sebut karena Bunuh Diri dan Diwarisi Rp 43,5 Miliar

Majikan Ditemukan Meninggal, PRT Ini Sebut karena Bunuh Diri dan Diwarisi Rp 43,5 Miliar

Global
Membaca Arah Kepemimpinan Korea Utara dari Lagu Propaganda Terbaru

Membaca Arah Kepemimpinan Korea Utara dari Lagu Propaganda Terbaru

Internasional
Apa Saja yang Perlu Diketahui dari Serangan Israel di Rafah?

Apa Saja yang Perlu Diketahui dari Serangan Israel di Rafah?

Global
AS Disebut Hentikan Pengiriman 3.500 Bom ke Israel karena Kekhawatiran akan Serangan ke Rafah

AS Disebut Hentikan Pengiriman 3.500 Bom ke Israel karena Kekhawatiran akan Serangan ke Rafah

Global
Rangkuman Hari Ke-804 Serangan Rusia ke Ukraina: Putin Dilantik untuk Periode Ke-5 | Ukraina Gagalkan Rencana Pembunuhan Zelensky

Rangkuman Hari Ke-804 Serangan Rusia ke Ukraina: Putin Dilantik untuk Periode Ke-5 | Ukraina Gagalkan Rencana Pembunuhan Zelensky

Global
Jepang Dinilai Joe Biden Xenofobia, Benarkah?

Jepang Dinilai Joe Biden Xenofobia, Benarkah?

Internasional
AS Optimistis Usulan Hamas Direvisi Lancarkan Gencatan Senjata di Gaza

AS Optimistis Usulan Hamas Direvisi Lancarkan Gencatan Senjata di Gaza

Global
6 Bulan Jelang Pilpres AS, Siapa Bakal Cawapres Trump?

6 Bulan Jelang Pilpres AS, Siapa Bakal Cawapres Trump?

Global
Kabinet Perang Israel Putuskan Lanjutkan Operasi di Rafah Gaza meski Dikecam Internasional

Kabinet Perang Israel Putuskan Lanjutkan Operasi di Rafah Gaza meski Dikecam Internasional

Global
Saat Protes Pro-Palestina oleh Mahasiswa Menyebar di Belanda, Jerman, Perancis, Swiss, dan Austria...

Saat Protes Pro-Palestina oleh Mahasiswa Menyebar di Belanda, Jerman, Perancis, Swiss, dan Austria...

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com