Sri Lanka Minta IMF Beri Bantuan Keuangan Mendesak

KOLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka telah meminta Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memberi bantuan keuangan mendesak.

Pemberi pinjaman global itu diharap dapat mempertimbangkannya setelah awalnya enggan awal.

Hal ini disanpaikan seorang pembantu menteri keuangan Sri Lanka, dilansir Al Jazeera.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, Harga Bensin Naik 10 Kali Lipat

Sebelumnya, protes meletus di negara kepulauan itu saat tengah berjuang melawan krisis keuangan.

Krisis yang disebabkan dampak Covid-19, keuangan pemerintah yang salah urus, dan kenaikan harga bahan bakar ini telah melemahkan cadangan devisa.

Lalu, Delegasi yang dipimpin menteri keuangan Sri Lanka Ali Sabry memulai pembicaraan resmi dengan IMF di Washington DC, pada Senin (18/4/2022).

Mereka membahas sebuah program yang diharapkan bisa membantu menambah cadangannya dan menarik pembiayaan jembatan untuk membayar impor penting bahan bakar, makanan dan obat.

“(Menteri luar negeri) mengajukan permintaan untuk Instrumen Pembiayaan Cepat (RFI) untuk mengurangi masalah rantai pasokan saat ini, namun pada awalnya IMF berpandangan bahwa itu tidak memenuhi kriteria mereka,” kata ajudan Sabry, Shamir Zavahir di Twitter.

Baca juga: Krisis Sri Lanka: Tentara Bantah Tudingan Menindak Pengunjuk Rasa

“Namun, India kemudian membuat representasi pada RFI untuk Sri Lanka. IMF dapat mempertimbangkan permintaan ini karena keadaan yang unik,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa IMF “tampaknya positif” terhadap pemberian fasilitas dana yang diperpanjang.

Fasilitas dana ini lebih lama hingga empat tahun dengan jangka waktu pembayaran yang lebih mudah dan lebih lama.

“Idealnya jika ini dapat dipercepat, ini dapat membantu menstabilkan hal-hal dalam jangka pendek hingga solusi jangka panjang muncul,” cuitnya.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, Pembelian BBM Dibatasi, Motor 4 Liter, Mobil 19,5 Liter

Menurut Sabry, Sri Lanka mencari 3 miliar dollar AS dalam beberapa bulan mendatang dari berbagai sumber termasuk IMF, Bank Dunia dan India untuk mencegah krisis.