Konflik China-Taiwan Kembali Panas, Seimbangkah Kekuatan Militer Keduanya?

BEIJING, KOMPAS.com - Hubungan antara China dan Taiwan semakin panas, dengan tahun lalu jumlah pesawat tempur China yang dikirim ke zona pertahanan udara Taiwan menembus rekor.

Inti dari konflik ini adalah masalah reunifikasi.

Baca juga: Puing-puing F-16 Jet Tercanggih Taiwan Ditemukan di Laut, Pilotnya Belum

Presiden China Xi Jinping mengatakan, penyatuan kembali dengan Taiwan harus dipenuhi dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai hal ini.

China melihat Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi yang memisahkan diri di mana pada akhirnya akan menjadi bagian dari China lagi.

Namun, Taiwan melihat dirinya sebagai negara merdeka, dengan konstitusinya sendiri dan para pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Baca juga: Taiwan Siapkan 1 Miliar Dollar untuk Bantu Lituania Hadapi Cina

Di mana Taiwan?

Taiwan adalah sebuah pulau, kira-kira 160 kilometer (km) dari pantai tenggara China.

Taiwan berada di apa yang disebut rantai pulau pertama, yang masuk daftar wilayah sahabat Amerika Serikat (AS) yang penting bagi kebijakan luar negeri AS.

Beberapa pakar militer dari Barat menganalisis, jika China mengambil alih Taiwan, maka akan lebih bebas untuk memproyeksikan kekuatan di kawasan Pasifik barat dan bahkan mungkin mengancam pangkalan militer AS terluar di Guam dan Hawaii.

Tetapi China bersikeras bahwa niatnya murni damai.

Baca juga: Jet F-16 Taiwan Jatuh ke Laut, Pelatihan Tempur Ditangguhkan

Mengapa Taiwan terpisah dari China?

Perpecahan antara keduanya terjadi setelah Perang Dunia II, ketika ada pertempuran di daratan China antara pasukan pemerintah nasionalis dan Partai Komunis China.

Komunis menang pada 1949, dan pemimpin mereka, Mao Zedong, mengambil kendali di Beijing.

Sementara itu, partai nasionalis - yang dikenal sebagai Kuomintang - melarikan diri ke Taiwan di dekatnya.

Baca juga: Kehabisan Stok dari AS, McDonalds Taiwan Setop Jual Kentang Goreng Sementara

Kuomintang telah menjadi salah satu partai politik paling terkemuka di Taiwan sejak itu - memerintah pulau itu untuk sebagian besar sejarahnya.

Saat ini, hanya 13 negara (ditambah Vatikan) yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat.

China memberikan tekanan diplomatik yang cukup besar pada negara-negara lain untuk tidak mengakui Taiwan, atau untuk melakukan apa pun yang menyiratkan pengakuan.