PERALIHAN tongkat kepemimpinan Jerman terjadi pada 8 Desember 2021 lalu. Angela Merkel yang telah memimpin Jerman sebagai Kanselir Jerman selama 16 tahun secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan Jerman kepada Olaf Scholz.
Hal ini sekaligus menunjukkan era baru Jerman dengan koalisi tiga partai, yaitu Partai Sosial Demokrat (Social Democratic Party/SPD), Partai Hijau (The Greens), dan Partai Demokrat Bebas (Free Demoratic Party/FPD).
Olaf Scholz bukanlah orang baru dalam struktur Pemerintah Jerman. Scholz merupakan mantan wakil kanselir dan juga menteri keuangan pada era Merkel.
Lalu, bagaimana arah Jerman di bawah kabinet Scholz kedepannya dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan Indonesia-Jerman?
Scholz menghadapi situasi yang tidak mudah terutama berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 di Eropa (dan Jerman sendiri) serta ancaman instabilitas politik di Eropa terkait situasi Rusia-Ukraina dan Polandia-Belarus.
Melihat kabinet dengan koalisi tiga partai (SPD-Partai Hijau-FPD), arah kebijakan Jerman akan terfokus pada penanganan pandemi Covid-19, investasi hijau berkelanjutan (green/sustainable investment), dan penguatan integrasi Eropa.
Situasi domestik terkait pandemi Covid-19 merupakan tantangan pertama yang harus dihadapi Scholz.
Data Robert Koch Institute (RKI) per 10 Desember 2021, melaporkan ada 61.288 kasus Covid-19 baru dan 484 pasien meninggal.
RKI juga mencatat, jumlah penduduk yang sudah divaksinasi dosis pertama mencapai 72,4 persen dari total populasi, vaksinasi lengkap (dosis kedua) 69,4 persen, dan persentase yang sudah mendapatkan booster/dosis ketiga 21,3 persen.
Menggunakan data dari Worldometer, sampai 12 Desember 2021, tercatat jumlah kasus aktif di Jerman adalah 1.026.771 kasus.
Serangan gelombang keempat pada November 2021, membuat sejumlah fasilitas kesehatan Jerman kewalahan sehingga harus mengirimkan sebagian pasien Covid-19 ke negara-negara tetangga seperti Belanda.
Perlu ada kebijakan tegas untuk meredam semakin bertambahnya kasus baru dan kasus aktif di Jerman.
Scholz memulai kebijakan pengendalian Covid-19 dengan menunjuk seorang ahli epidemiologi Karl Lauterbach sebagai menteri kesehatan yang baru.
Hal ini juga dibarengi dengan pembatasan mobilitas nasional bagi mereka yang belum divaksin.
Scholz juga merencanakan kewajiban vaksinasi bagi para pekerja publik dan medis serta tindakan tegas gerakan anti-lockdown yang marak di dunia maya (online).