Babak Baru Jerman di Bawah Olaf Scholz

Hal ini sekaligus menunjukkan era baru Jerman dengan koalisi tiga partai, yaitu Partai Sosial Demokrat (Social Democratic Party/SPD), Partai Hijau (The Greens), dan Partai Demokrat Bebas (Free Demoratic Party/FPD).

Olaf Scholz bukanlah orang baru dalam struktur Pemerintah Jerman. Scholz merupakan mantan wakil kanselir dan juga menteri keuangan pada era Merkel.

Lalu, bagaimana arah Jerman di bawah kabinet Scholz kedepannya dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan Indonesia-Jerman?

Situasi Eropa

Scholz menghadapi situasi yang tidak mudah terutama berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 di Eropa (dan Jerman sendiri) serta ancaman instabilitas politik di Eropa terkait situasi Rusia-Ukraina dan Polandia-Belarus.

Melihat kabinet dengan koalisi tiga partai (SPD-Partai Hijau-FPD), arah kebijakan Jerman akan terfokus pada penanganan pandemi Covid-19, investasi hijau berkelanjutan (green/sustainable investment), dan penguatan integrasi Eropa.

Situasi domestik terkait pandemi Covid-19 merupakan tantangan pertama yang harus dihadapi Scholz.

Data Robert Koch Institute (RKI) per 10 Desember 2021, melaporkan ada 61.288 kasus Covid-19 baru dan 484 pasien meninggal.

RKI juga mencatat, jumlah penduduk yang sudah divaksinasi dosis pertama mencapai 72,4 persen dari total populasi, vaksinasi lengkap (dosis kedua) 69,4 persen, dan persentase yang sudah mendapatkan booster/dosis ketiga 21,3 persen.

Menggunakan data dari Worldometer, sampai 12 Desember 2021, tercatat jumlah kasus aktif di Jerman adalah 1.026.771 kasus.

Serangan gelombang keempat pada November 2021, membuat sejumlah fasilitas kesehatan Jerman kewalahan sehingga harus mengirimkan sebagian pasien Covid-19 ke negara-negara tetangga seperti Belanda.

Perlu ada kebijakan tegas untuk meredam semakin bertambahnya kasus baru dan kasus aktif di Jerman.

Scholz memulai kebijakan pengendalian Covid-19 dengan menunjuk seorang ahli epidemiologi Karl Lauterbach sebagai menteri kesehatan yang baru.

Hal ini juga dibarengi dengan pembatasan mobilitas nasional bagi mereka yang belum divaksin.

Scholz juga merencanakan kewajiban vaksinasi bagi para pekerja publik dan medis serta tindakan tegas gerakan anti-lockdown yang marak di dunia maya (online).

Dalam konteks ancaman stabilitas Eropa, Schloz menegaskan akan ada konsekuensi serius yang dihadapi oleh Rusia jika terus terjadi pelanggaran wilayah perbatasan di Ukraina.

Jerman ‘mengancam’ menghentikan penggunaan pipa Nord Stream 2 yang menghubungkan langsung pasokan gas dari wilayah Ust-Luga (Rusia) dengan Greifswald (Jerman) dalam penyaluran gas ke negara-negara Eropa.

Walaupun Scholz menyatakan akan bekerja sama dengan pemimpin Eropa lainnya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.

Isu lain yang mendapatkan perhatian Scholz adalah masalah penerapan nilai-nilai Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polandia dan Hungaria dianggap ‘menentang’ aturan dan nilai-nilai Uni Eropa terutama berkaitan dengan kebebasan pers dan hak-hak minoritas.

Kebijakan anti-LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) yang diterapkan Polandia dan Hungaria dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan Uni Eropa.

Ancaman penghentian pembayaran dana pandemi Covid-19 dilakukan untuk menekan kedua negara tersebut agar mengikuti dan menerapkan nilai-nilai Uni Eropa.

Tentu, dua isu besar tadi menjadi pekerjaan besar Jerman di bawah Olaf Scholz dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mendorong penguatan integrasi Eropa saat ini selain isu peningkatan iklim global.

Hubungan Indonesia-Jerman

Hubungan Indonesia-Jerman selama ini berjalan selayaknya hubungan bilateral dua negara demokratis.

Dalam konteks hubungan ekonomi (dagang), Jerman bukanlah mitra dagang utama Indonesia.

Merujuk pada statistik Kementerian Perdagangan, total neraca perdagangan Indonesia-Jerman adalah defisit -567,5 juta dollar AS.

Menggunakan data trademap.org pun Jerman bukan negara tujuan utama produk-produk ekspor Indonesia.

Besaran persentase ekspor Indonesia ke Jerman hanya 2 persen dengan nilai 2,456 miliar dollar AS.

Jika dibandingkan dengan Tiongkok (dengan persentase 19 persen dan nilai ekspor 31,775 miliar dollar AS) tentu Jerman bukanlah mitra dagang utama.

Dalam hal investasi, Jerman tidak termasuk kedalam 10 negara terbesar investor asing di Indonesia.

Arah kebijakan luar negeri Jerman dirasa akan penuh dengan nuansa hijau dengan masuknya Partai Hijau dalam struktur kabinet Scholz.

Penekanan akan pentingnya perhatian pada isu perubahan iklim dan juga kesepakatan Pakta Iklim Glasgow dalam KTT COP26 Oktober 2021 lalu, membuat Jerman menetapkan target untuk menghapus penggunaan batubara hingga 2030 dan menerapkan kebijakan penggunaan mobil listrik sebanyak 15 juta unit hingga 2030.

Hal ini tentu menjadi peluang bagi Indonesia yang kaya akan bahan-bahan mineral seperti nikel, aluminium, tembaga, dan mangan untuk keperluan pembuatan baterai mobil listrik tipe lithium ion.

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 dianggap akan menguntungkan Indonesia dengan terbukanya investasi asing, penciptaan lapangan pekerjaan, dan manfaat alih teknologi (technology transfer).

Kunjungan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Jerman pada 7-8 Oktober 2021, salah satunya menyasar BASF dan Volkswagen (VW) untuk melakukan investasi dalam kerangka produksi baterai listrik sebagai bagian dari upaya penerapan ekonomi hijau tidak saja di Jerman, tetapi di dunia.

BASF berencana mendirikan industri pemurnian nikel sebagai bagian dari komponen untuk pembuatan baterai bagi mobil listrik di Indonesia.

Sementara VW juga sudah mengutarakan keinginan berinvestasi pada rantai pasok baterai mobil listrik.

Masuknya investasi Jerman ke Indonesia terutama pada sektor industri sumber daya alam (produksi baterai mobil listrik) tentu akan memberikan multiplier effect yang besar.

Bukan saja menciptakan lapangan pekerjaan dan proses alih teknologi, masuknya investasi ini diharapkan mampu merangkul UMKM Indonesia untuk terlibat dalam rantai proses produksi yang ada.

Indonesia harus mampu memanfaatkan arah kebijakan Jerman yang lebih hijau dengan potensi sumber daya alam yang melimpah terutama untuk produksi baterai mobil listrik.

Kebijakan tersebut mendukung Pakta Iklim Glasgow yang mensyaratkan salah satunya perubahan bahan bakar konvensional fosil ke bahan bakar ramah lingkungan seperti listrik.

Semoga kanselir Jerman yang baru Olaf Scholz, mampu memberikan situasi lebih baik di Eropa dan menciptakan hubungan lebih erat dengan Indonesia. Selamat bertugas Olaf Scholz!