Pegawai Afghanistan Berbulan-bulan Tak Gajian, Ini Janji Taliban

KABUL, KOMPAS.com - Taliban menjanjikan akan membayar gaji pegawai negeri sipil Afghanistan yang sudah menunggak selama berbulan-bulan.

Dengan kembalinya milisi ke kekuasaan sejak 15 Agustus, harga-harga makanan maupun bahan bakar meningkat.

Kondisi itu diperparah dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang bisa diakses oleh publik, belum lagi masalah perbankan.

Baca juga: Taliban Berjanji Perempuan Bakal Kembali ke Sekolah Secepatnya

Bank sentral Afghanistan hanya bisa mengakses sebagian kecil pembiayaan, karena mereka terputus dari perbankan internasional.

Ditambah dengan cadangan mata uang asingnya diblokir, bank sentral tidak mempunyai cukup uang untuk diedarkan ke publik.

Setiap minggu, publik hanya dijatah sekitar 200 dollar AS (Rp 2,8 juta) per orang, membuat antrean mengular di bank.

Dalam konferensi pers, juru bicara Taliban Zabihhullah Mujahid mengaku mereka mempunyai dana untuk membayar gaji pegawai yang menunggak.

Tetapi, butuh waktu. "Kami tengah mengupayakan mekanisme guna membayar gaji pegawai," ujar Mujahid dilansir AFP Selasa (21/9/2021).

Mujahid menerangkan, milisi akan membayarkan tunggakan pegawai negeri sipil setempat dalam beberapa hari ke depan.

Baca juga: Dituduh Curi Handphone, Pria Ini Diikat dan Dicambuk oleh Taliban

Tantangan di bawah pemerintahan milisi dirasakan sejumlah pebisnis di Herat, yang mengaku dihantam kenaikan pajak.

Ahmad, yang mengimpor makanan dari kota di Iran mengungkapkan mereka bahagia dengan kedatangan Taliban karena keamanan akhirnya muncul.

Tetapi sebulan berselang, dia merasakan kesulitan membeli bahan baku karena harga-harga yang menggelembung.

Bersama 40 pengusaha lainnya, Ahmad mengaku ke Kamar Dagang Herat. Mengeluhkan kenaikan pajak dan proses penurunan barang yang terhambat.

Baca juga: Taliban Janji Murid Putri SMP Bisa Kembali ke Sekolah, asalkan...

Abdul Latif Yousufzei, pedagang makanan dan produk kebersihan berujar, sistem pemerintahan dahulu sarat akan korupsi namun mereka tak memersalahkannya.

"Di bawah sistem sekarang (Taliban) memang tidak ada korupsi, namun pajaknya naik jadi kami tak bisa membayarnya," keluhnya.

Zabihhullah Mujahid merespons dengan membantah Taliban menaikkan pajak, melainkan tengah mengumpulkan secara tepat.