Pakar: Pandemi Covid-19 Jadi Momen Kim Jong Un Perkuat Kesetiaan Rezim

PYONGYANG, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 hanya membuat Korea Utara semakin tertutup dan para analisis melihat itu sebagai momen memperkuat kesetiaan pada rezim. 

Negara komunis yang dipimpin Kim Jong Un ini telah mengisolasi diri jauh sebelum Covid-19 menjadi epidemi, mendoronganya menjadi negara miskin ketika mendapat berbagai sanksi internasional atas kepemilikan program senjata nuklir dan rudal balistik.

Kekurangan pangan kronis yang telah dialami masyarakatnya sejak lama.

Baca juga: Terkendala Diskusi, Pengiriman Vaksin ke Korea Utara Kembali Ditunda

"Pyongyang berada dalam kesulitan jauh sebelum pandemi," demikian kata Soo Kim, mantan analis CIA yang sekarang bekerja di RAND Corporation, seperti yang dilansir dari AFP pada Rabu (9/6/2021). 

"Pandemi virus corona menambah tantangan sistemik, kelembagaan, dan ekonomi yang ada," ucapnya.

Korea Utara adalah negara yang memberlakukan lockdown Covid-19 ketat dengan menutup perbatasannya pada Januari 2020, untuk menghentikan penyebaran virus dari China.

Selama ini, Pyongyang berulang kali mengklaim pihaknya belum melihat satu pun kasus Covid-19. Banyak para analis yang tidak percaya pernyataan itu.

Namun, Kim Jong Un mengakui kesulitan rakyatnya karena pembatasan Covid-19 menjadi sangat ketat. Sehingga, pemerintah memperingatkan mereka untuk bekerja keras dalam "situasi terburuk" saat ini.

Baca juga: Ratusan Anak Yatim Piatu Korea Utara, Diklaim Secara “Sukarela” Jadi Pekerja Kasar

Perdagangan dengan China, jalur kehidupan ekonomi Korea Utara, menjadi menurun drastis selama lockdown ketat.

Saat pintu perbatasan dibuka kembali, bea cukai China menunjukkan Korea Utara mengimpor barang mencapai 29 juta dollar AS (Rp 413,6 miliar) pada April.

Jumlah impor itu lebih dari 2 kali lipat pada Maret 2020, yang saat itu merupakan awal penyebaran Covid-19.

Semua staf internasional PBB dan pekerja bantuan asing telah pergi dari Korea Utara saat menghadapi pembatasan ketat.

Beberapa kelompok bantuan PBB mengkonfirmasi kepada AFP bahwa dokumen Kebutuhan dan Prioritas tidak akan diterbitkan tahun ini.

Dokumen itu adalah laporan utama yang merangkum situasi kemanusiaan di negara Korea Utara dan menjadi dasar permohonan PBB.

Keputusan tercapai "dengan tidak adanya penilaian dan pemantauan lapangan karena pembatasan pergerakan terkait Covid-19", kata Edwin Salvador, Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia untuk Pyongyang.

Baca juga: POPULER GLOBAL: Korea Utara Tembak Mati Penjual Film Ilegal | Penipuan Online Menggunakan Payudara Silikon