Bahas Rencana Ekonomi, Kim Jong Un Marah Kabinetnya Kurang Inovatif

PYONGYANG, KOMPAS.com – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memarahi kabinetnya karena dianggap kurang inovatif dan kurang memiliki strategi yang cerdas.

Mereka dianggap kurang inovatif dalam menyusun tujuan untuk rencana ekonomi lima tahun yang baru sebagaimana diwartakan oleh media pemerintah, KCNA.

Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara menyelesaikan rapat pleno empat hari pada Kamis (11/2/2021) sebagaimana dilansir dari Reuters.

Baca juga: Korea Utara Dituduh Curi Rp 4 Triliun lewat Uang Kripto untuk Danai Senjata Nuklir

Dalam rapat tersebut, Kim juga memetakan visinya untuk urusan antar-Korea, hubungan dengan negara lain, peraturan partai, dan masalah personel.

Dengan ekonomi sebagai agenda utama, Kim meninjau rencana aksi untuk strategi lima tahun  terbaru dalam rapat pleno tersebut.

Dia juga membahas mengenai sanksi internasional, penutupan perbatasan yang berkepanjangan, serta pengurangan bantuan luar di tengah pandemi virus corona.

Baca juga: Laporan PBB: Tentara Peretas Korea Utara Curi Rp 4,4 Triliun untuk Danai Program Nuklir

Kim menyebut, kabinetnya menyusun rencana lima tahunan baru yang tidak maju secara signifikan dari yang sebelumnya yang telah gagal total di hampir setiap sektor.

“Rencana tersebut tidak secara akurat mencerminkan ideologi dan pedoman partai serta kekurangan wawasan inovatif dan strategi cerdas,” kata Kim dalam pertemuan tersebut, menurut KCNA.

"Karena kabinet hampir secara mekanis mengumpulkan angka-angka yang diberikan oleh kementerian, rencana untuk beberapa sektor secara tidak realistis dinaikkan dan yang lainnya telah menurunkan tujuan yang sudah mudah dicapai dan harus diselesaikan,” imbuhnya.

Baca juga: Korea Utara Siap Kerahkan Pasukannya “Menghukum” Negara Provokator

Partai Buruh memutuskan untuk membangun 10.000 rumah di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, tahun ini.

Rencana tersebut menggantikan rencana konstruksi sebelumnya yang digambarkan Kim sebagai terlalu rendah dan produk dari proteksionisme dan kekalahan dalam birokrasi.

Dia juga menyerukan peningkatan kemandirian dan produksi barang dan bahan lokal, kata KCNA, setelah perdagangan dengan China.

Baca juga: Korea Utara Denda hingga Penjara Pemilik Mobil Berkaca Gelap, Ini Alasannya...

Perdagangan dengan China yang menyumbang sekitar 90 persen pengiriman masuk dan keluar dari Korea Utara.

Namun, kondisi tersebut anjlok lebih dari 80 tahun lalu karena lockdown yang ketat akibat pandemi Covid-19.

Partai Buruh juga membahas perubahan personel dengan mempromosikan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Son Gwon ke politbiro tak lama setelah mengangkatnya kembali sebagai anggota pengganti.

Baca juga: Tak Akui Satu Pun Kasus Covid-19, Korea Utara Tetap Akan Terima Vaksinnya