Malaysia Darurat Nasional, antara Motif Politik atau Demi Virus Corona...

PUTRAJAYA, KOMPAS.com - Malaysia resmi mengumumkan keadaan darurat nasional pada Selasa (12/1/2021), yang akan berlangsung sampai 1 Agustus mendatang.

Darurat nasional Malaysia diumumkan oleh Sultan Abdullah, dengan tujuan menangani lonjakan kasus virus corona yang semakin meninggi.

Raja merasa Covid-19 di Malaysia berada dalam tahap yang sangat kritis, sehingga dibutuhkan keadaan darurat nasional untuk menanggulanginya, kata pernyataan dari Istana Negara yang dikutip AFP.

Baca juga: Malaysia Umumkan Keadaan Darurat Nasional Tangani Virus Corona

Situasi virus corona di Malaysia sekarang, ranjang rumah sakit dan ruang ICU hampir penuh, tambahan kasus baru mencapai 2,000-an per hari dalam seminggu terakhir bahkan pernah mencapai 3.000,  dan kasus aktifnya berjumlah 28.554.

Hanya sekitar 100 ranjang tersisa di rumah sakit dan pusat karantina, belum lagi ditambah musibah banjir yang menerjang sebagian wilayah Malaysia.

Meski akan berlangsung sampai 1 Agustus, status darurat nasional bisa dicabut lebih awal jika jumlah kasus baru virus corona di Malaysia melambat.

Namun di samping tujuan menangani virus corona, darurat nasional Malaysia ditengarai juga bermotif politik.

Sebab, deklarasi darurat nasional ini memungkinkan penangguhan parlemen dan agenda-agenda politik lainnya, saat pemerintahan Muhyiddin Yassin yang berusia 10 bulan terlihat semakin goyah.

Ada kemungkinan juga darurat nasional ini dapat memicu kritik bahwa PM Malaysia tersebut merusak demokrasi.

Baca juga: Darurat Nasional Ditolak Raja, PM Malaysia Sempat Putus Asa Ingin Mundur

Sebelumnya pada Oktober 2020 Muhyiddin juga sempat meminta diterapkannya darurat nasional, tetapi ditolak Sultan Abdullah yang merasa tidak perlu.

Kala itu, raja meminta para politisi di seluruh "Negeri Jiran" bersatu melawan virus corona di Malaysia, dan dampak ekonomi akibat lockdown yang menghambat perdagangan.

Lalu kini dengan pemerintahan Muhyiddin yang semakin tidak stabil, ada kecurigaan lagi bahwa darurat nasional Malaysia dapat membantunya tetap berkuasa.

Dilansir dari Straits Times pada Selasa (12/1/2021), tiga perempat divisi UMNO yang menyepakati anggaran negara 2021 memutuskan hubungan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia-nya Muhyiddin dua pekan lalu.

Pernyataan dari Ketua UMNO di Kelantan, Ahmad Jazlan Yaakub pada Sabtu (9/1/2021), menerangkan bahwa dia tak lagi mendukung koalisi Perikatan Nasional yang diusung Muhyiddin.

Dengan demikian, koalisi yang berkuasa itu kini hanya didukung 110 anggota parlemen atau separuh dari total kursi parlemen.

Baca juga: Jepang Cabut Darurat Nasional Virus Corona, tapi...

Akan tetapi darurat nasional Malaysia memungkinkan Pemerintah Malaysia menangguhkan Parlemen, membuat aturan secara sepihak, dan menyetujui pengeluaran apa pun yang dianggap perlu demi keamanan rakyat.

Proposal darurat nasional Malaysia sendiri mendapat kecaman luas Oktober tahun lalu.

Pada Senin (11/1/2021) eks PM Malaysia Najib Razak mengatakan, menyetujui proposal darurat nasional bakal didasarkan pada politik daripada keinginan melawan Covid-19.

Menurutnya, kebijakan Movement Control Order (MCO) yang diterapkan Malaysia pada Maret-April tahun lalu terbukti berhasil mengekang penularan virus corona, sehingga tidak perlu darurat nasional.

Muhyiddin sendiri malam harinya mengumumkan bahwa lima negara bagian dan tiga wilayah federal akan kembali memberlakukan MCO (semacam PSBB di Indonesia), dengan melarang semua aktivitas non-esensial dan perjalanan antadistrik.

Ketentuan dalam PSBB Malaysia antara lain wajib tetap di rumah kecuali untuk kebutuhan mendesak, dan penutupan sebagian besar tempat bisnis.

Baca juga: Video Viral Raja Malaysia Kunjungi Korban Banjir Sambil Naik Sepeda Motor