Berkomitmen Membentuk Negara Palestina, Raja Bahrain Tolak Normalisasi dengan Israel

MANAMAH, KOMPAS.com - Raja Bahrain telah menolak desakan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menormalisasi hubungan dnegan Israel.

Raja Hamad bin Isa al-Khalifah menolak tawaran Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dengan menyampaikan bahwa komitmennya sebagai negara Teluk adalah untuk membentuk negara Palestina.

Melansir Al Jazeera pada Rabu (26/8/2020), diplomat tertinggi AS itu berada di Manama pada Rabu sebagai bagian dari agenda kunjungan ke negara-negara Timur Tengah, yang bertujuan menghimpun dukungan berbagai negara dari dunia Arab untuk menormalisasi hubungan dengaan Israel.

Awal bulan ini Uni Emirat Arab (UEA) telah mengawali melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dalam suatu perjanjian yang dijembatani oleh AS.

Baca juga: Masjid Al Aqsa Dibuka untuk Semua Muslim, Dampak Perjanjian Damai UEA-Israel

Perjanjian itu menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga yang setuju untuk menjalin hubungan dengan Israel, setelah Mesir dan Yordania. Namun, tindakan tersebut dikecam oleh Palestina.

Sebelum mengunjungi Bahrain, Pompeo berada di Sudan, di mana Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengatakan pada Selasa (25/8/2020), bahwa pemerintah transisinya "tidak memiliki mandat" untuk mengambil langkah membangun hubungan dengan Israel.

Dan pada Rabu, Bahrain menggemakan sentimen sekutunya dan Arab Saudi kelas berat regional, bahwa kesepakatan dengan Israel tidak akan terwujud tanpa pembentukan negara Palestina merdeka.

Menurut News Agency resmi Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifa mengatakan kepada Pompeo bahwa negaranya tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative/API).

Baca juga: Kepala Mossad Turun Gunung Kunjungi UEA, Efek Perjanjian Damai

Komitmen itu menyerukan penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, dengan imbalan perdamaian dan normalisasi penuh hubungan dengan Israel.

"Raja menekankan pentingnya meningkatkan upaya untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel sesuai dengan solusi 2 negara...untuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," ujar Hamad bin Isa Al Khalifa seperti yang dikutip dari Al Jazeera.

Pompeo mengatakan dalam sebuah posting Twitter bahwa ia membahas dengan penguasa kerajaan Bahrain hanya tentang "pentingnya membangun perdamaian dan stabilitas regional" dan "melawan pengaruh buruk Iran".

Manama yang pertama kali menyambut pemulihan hubungan UEA dengan Israel, dianggap oleh beberapa pengamat akan menjadi pelapor untuk mengikuti jejak UEA.

Hubungan Manama terkahir pada 1990-an.

Baca juga: Palestina Kutuk Perjanjian Damai UEA-Israel, Tarik Pulang Dubesnya

Pompeo di UEA

Arab Saudi, meski tidak mengutuk kesepakatan UEA-Israel, telah menolak untuk menormalisasi hubungan sampai Israel menandatangani perjanjian perdamaian yang diakui secara internasional dengan Palestina.

Negara-negara Teluk lainnya termasuk Oman, Qatar dan Kuwait juga menghadapi hambatan untuk memanaskan hubungan dengan Israel, kata Cinzia Bianco, seorang peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.