WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pelajar internasional akan dipaksa keluar dari Amerika Serikat (AS) jika sekolah atau perguruan tinggi mereka menerapkan pembelajaran daring sepenuhnya.
Jika tidak ingin pergi, Pihak otoritas imigrasi AS memberikan opsi lain kepada pelajar internasional untuk pindah sekolah atau perguruan tinggi yang tidak menerapkan pembelajaran daring.
Peraturan yang dibuat oleh Badan Imigrasi Bea dan Cukai AS (ICE) tersebut juga menekan pihak perguruan tinggi untuk membuka kembali pengajarannya secara langsung.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mendesak agar sekolah dan perguruan tinggi kembali melakukan pengajaran secara langsung sesegera mungkin.
Setelah peraturan tersebut dirilis, Trump berkicau di Twitter bahwa sekolah harus dibuka kembali pada September tahun ini.
Baca juga: Putranya Dilarang Pakai Anting-anting, Ibu Murka dan Labrak Sekolah
Dia menuding Partai Demokrat AS ingin membuat sekolah atau perguruan tinggi ditutup karena alasan politik, bukan karena alasan kesehatan.
"Mereka pikir rencana itu akan membantu mereka pada November (pada pilpres AS). Salah, orang-orang sudah tahu," tulis Trump sebagaimana dilansir dari The Japan Times, Selasa (7/7/2020).
Di bawah aturan baru tersebut, pelajar internasional harus mengambil setidaknya beberapa kelas dengan tatap muka langsung.
Jika tidak, otoritas imigrasi AS tidak akan memberikan visa kepada pelajar tersebut.
Bahkan, jika ada sekolah atau perguruan tinggi yang sepenuhnya menawarkan pengajaran secara daring, maka pelajar internasional dilarang mengambil satu pun dari kelas itu.
Baca juga: Terpapar Covid-19, Lebih dari 40 Kepala Sekolah San Fransisco Karantina Mandiri
Peraturan itu membuat dilema bagi pelajar internasional yang terdampar di AS saat wabah corona dan memaksa mereka belajar secara daring.
Dewan Pendidikan Amerika mengatakan pedoman tersebut "mengerikan" dan membuat pihak perguruan tinggi semakin kebingungan mencari cara membuka kembali dengan aman.
Yang menjadi perhatian khusus adalah, jika wabah semakin merebak, para pelajar tidak akan dibebaskan dari peraturan ini.
Wakil Presiden Dewan Pendidikan Amerika Senior, Terry Hartle, mengatakan peraturan tersebut akan menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian yang luar biasa.
Kelompok Pendidikan Internasional (NAFSA) mengecam peraturan tersebut dan mengatakan sekolah harus diberikan wewenang untuk membuat keputusan sendiri.
Baca juga: Di Inggris, Siswa yang Tidak Masuk Sekolah Bakal Didenda