"Proof of University Competence", Publikasi Ilmiah, Paten, dan SDM Unggul

KEBIJAKAN Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim meniadakan kewajiban publikasi ilmiah sebagai prasyarat kelulusan program S2 dan S3, menarik untuk disimak.

Saya sendiri berpendapat bahwa kebijakan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 adalah langkah tepat.

Namun demikian, karena publikasi ilmiah juga merupakan hal penting yang merupakan salah satu jiwa dan bukti kompetensi kampus (proof of university competence), maka kebijakan ini perlu dibarengi langkah konstruktif lainnya untuk mendorong publikasi ilmiah kampus.

Kebijakan ini, paralel dengan pendelegasian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk memilih model, dan formula yang paling tepat, dalam menguji kemampuan mahasiswa, sebagai syarat akhir kelulusan.

Karakteristik dan kompleksitas program studi, serta target kompetensi yang berbeda-beda pada perguruan tinggi, tentunya tidak bisa digeneralisasi. Dengan demikian, metode dan formula untuk menguji kemampuan mahasiswanya variatif.

Kemendikbudristek juga membuat langkah progresif. Memberikan kebebasan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk menetapkan standar ukuran ketercapaian lulusannya berdasarkan diferensiasi misi dan target akhir yang ingin dicapai.

Kebebasan perguruan tinggi untuk menetapkan instrumen standar kelulusan peserta didiknya, selaras dengan kebebasan proses akademik kampus merdeka. Hal ini pada gilirannya akan memperbaiki fokus, target dan kualitas lulusan masing-masing kampus.

Publikasi ilmiah bukan satu-satunya proof of university competence. Luaran riset bidang eksakta yang paling siginifikan, menurut saya, adalah dalam bentuk paten atau kekayaan intelektual lainnya yang bisa diaplikasikan ke dalam industri.

Sedangkan untuk luaran riset bidang hukum, misalnya, produk tugas akhir bisa berupa naskah akademik dan draft RUU. Luaran riset berupa Naskah Akademik dan RUU tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) misalnya, tentu akan sangat bermanfaat.

Insentif

Kenapa menjadikan publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan tidak tepat, berikut beberapa alasannya:

Pertama, bagaimana mungkin segala tahap pembelajaran, kegiatan riset, prestasi akademik, dan proses riset yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan tim promotornya, seakan tidak berarti apa-apa jika tidak lolos publikasi.

Kedua, pengalaman menunjukan, tidak jarang mahasiswa yang akan ujian promosi gelar doktor harus menunggu, bahkan tertunda tanpa kepastian, karena belum ada persetujuan publikasi sehingga memperpanjang masa studi.

Ketiga, publikasi ilmiah bukanlah satu-satunya proof of university competence atau pembuktian kompetensi perguruan tinggi.

Invensi baru (new invention) dalam bentuk patent granted, atau hasil penelitian impelementatif yang bisa diterapkan oleh pemangku kepentingan dan mitra perguruan tinggi, adalah bentuk lainnya yang justru memiliki nilai strategis dan ekonomi.

Meskipun bukan sebagai syarat kelulusan, mengingat publikasi adalah salah satu bentuk proof of university competence, perguruan tinggi dan Kemdikbudristek harus tetap mendorong publikasi ilmiah bagi para dosen, peneliti, dan Mahasiswa S2 dan S3 dengan model penghargaan berbeda.