Beli BBM Pakai MyPertamina, Begini Komentar Ekonom Unpas

KOMPAS.com - Baru-baru ini, Pertamina memberikan kebijakan baru bagi konsumen yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar.

Konsumen harus menggunakan aplikasi MyPertamina untuk menjadi syarat pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar per Juli 2022.

Kebijakan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin mendata dan membatasi pembelian BBM jenis Pertalite. Sehingga dapat menjadi acuan agar distribusi Pertalite tepat sasaran.

Kebijakan ini mengundang komentar para pakar. Termasuk pakar Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi.

Baca juga: Peneliti IPB Kembangkan Herbal Mineral Blok Atasi Wabah PMK

Perlu alternatif penggunaan aplikasi

Acuviarta Kartabi mengungkapkan, pemberlakuan pembelian Pertalite lewat aplikasi MyPertamina, sementara tidak semua masyarakat memiliki dan bisa mengakses aplikasi.

Sehingga pemerintah perlu menyiapkan alternatif untuk mempermudah transaksi.

"Saya rasa butuh alternatif, minimal dari sisi aplikasi lebih mudah dikendalikan atau digunakan biar bisa terpantau," terang Acuviarta Kartabi seperti dikutip dari laman Unpas, Jumat (1/7/2022)

Dia menjelaskan, selain itu di lokasi SPBU juga harus disediakan sarana atau kemudahan transaksi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak mempunyai handphone dan sulit beradaptasi dengan perubahan ini.

Baca juga: 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia 2022, Fresh Graduate Cek

Antisipasi pembatasan pembelian Pertalite

Dia menilai, pemerintah perlu mengantisipasi pembatasan pembelian Pertalite karena dikhawatirkan mengganggu perekonomian maupun meningkatkan inflasi.

Menurutnya, pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, merupakan dampak kenaikan Pertamax yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Pembatasan ini juga berpengaruh terhadap meroketnya harga komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sayuran.

"Tentu berdampak pada inflasi. Sebab, mungkin orang terpaksa mengonsumsi Pertamax. Lalu dibebankan kepada harga produk yang mereka hasilkan," urai Acuviarta Kartabi.

Baca juga: Akademisi UNS Beri Tips Memilih Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

Memperlambat perekonomian

Acuviarta Kartabi menerangkan, kondisi ini juga memperlambat perekonomian. Karena secara otomatis berdampak pada kenaikan harga transportasi dan komoditas lain.

Meski masyarakat tidak memaksakan untuk menggunakan Pertamax, namun tetap muncul spekulasi untuk mengklaim ongkos naik.

"Meningkatnya aspek spekulasi inilah yang perlu diwaspadai. Butuh evaluasi lebih baik terkait perkembangan komoditas sebagai dampak pembatasan Pertalite," imbuh dia.

Meski permintaan terhadap Pertamax ada penempatan, tapi tidak lebih besar dari daya beli masyarakat yang masih rendah.

"Ini salah satu faktor yang menekan kondisi perekonomian kenaikan komoditas. Sebab, dari sisi pendapatan, saya kira tidak ada perubahan yang cukup sepadan dengan kenaikan itu," tuturnya.

Baca juga: 8 PTN yang Masih Buka Pendaftaran Jalur Mandiri 2022, Catat Jadwalnya

Dia mengungkapkan, penerapan pembatasan pembelian Pertalite perlu diklasifikasikan, baik konsumen pribadi maupun untuk berniaga yang mempunyai dampak terhadap ekonomi.

"Jika disamaratakan, bagaimana dengan kendaraan yang dipakai untuk kegiatan ekonomi? Jadi harus ada klasifikasi dalam pembatasan pembelian Pertalite," pungkas Acuviarta Kartabi.