Harga Pertalite-Tarif Listrik Sebaiknya Tak Naik, Ini Kata Ekonom UGM

KOMPAS.com - Belum lama ini, harga minyak goreng cukup tinggi di pasaran. Bahkan sempat terjadi kelangkaan di tengah masyarakat yang masih dilanda pandemi Covid-19.

Tak hanya itu saja, pemerintah baru-baru ini juga menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax hingga 30 persen per 1 April lalu.

Tentu, kebijakan menaikkan harga Pertamax ini dalam rangka menekan angka subsidi BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia sepanjang tahun ini.

Baca juga: Dokter RSA UGM: Ini Tips Puasa bagi Penderita Maag

Meski demikian, kenaikan harga BBM ini menambah daftar panjang kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat seperti harga minyak goreng yang naik drastis.

Tambah beban ekonomi masyarakat kecil

Menurut pengamat ekonomi FEB Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto, Ph.D., kenaikan harga pangan, BBM dan minyak goreng praktis menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang selama ini terkena imbas pandemi.

Belum lagi ada rencana pemerintah untuk menaikkan tarif daya listrik untuk konsumen non subsidi.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite, solar dan tarif listrik.

Baca juga: Ingin Nutrisi Kecukupan Saat Puasa? Ini Tips dari Alumnus Farmasi UGM

Tentunya untuk menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat agar bisa bertahan di tengah pandemi.

"Pemerintah harus menjaga agar harga Pertalite, solar dan tarif dasar listrik tidak naik," ujarnya dikutip dari laman UGM, Rabu (20/4/2022).

Jika naik bisa tuai protes masyarakat

Ia menjelaskan, kenaikan harga Pertalite, solar dan TDL tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui inflasi.

Namun jika tetap dilakukan, kata Akbar tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menuai protes keras dari masyarakat.

"Di luar itu, juga ada risiko sosial berupa ketidakpuasan masyarakat, protes, demonstrasi dan sebagainya jika harga Pertalite, solar dan TDL benar-benar dinaikkan," tuturnya.

Tetapi, adanya kebijakan kenaikan harga minyak goreng dan Pertamax, pemerintah mau tidak mau harus menanggung subsidi yang lebih besar.

"Tapi beban subsidi tambahan ini masih bisa diterima dibandingkan dampak negatif kenaikan harga," ungkapnya.

Baca juga: Psikolog UGM: Begini 5 Cara Kontrol Emosi

"Dan lagi, pemerintah sebenarnya juga sedang menikmati windfall penerimaan tambahan dari kenaikan harga-harga komoditas," tandas Akbar.