Anggota DPR Suhardi Duka: Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO Miskinkan Petani Sawit

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka, mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor hasil sawit.

Sebelumnya, Jokowi baru saja melarang ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk minyak goreng yang akan berlaku mulai tanggal 28 April 2022.

Suhardi Duka yang komisinya menangani Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan mengatakan, meski kebijakan melarang ekspor bertujuan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi apa yang diputuskan Jokowi tidak tepat.

Baca juga: Dinilai Rugikan Petani Sawit Kecil, Jokowi Diminta Evaluasi Larangan Ekspor CPO-Minyak Goreng

Menurut Suhardi, yang perlu dikendalikan terlebih dahulu adalah alur distribusi, khususnya terkait dengan mafia dan keterikatan pejabat.

Dikatakan Suhardi, kebijakan DMO 20 persen CPO untuk kebutuhan dalam negeri sebenarnya cukup.

Disebutkan, total produksi CPO di Indonesia saat ini mencapai puluhan juta ton. Sedangkan untuk kebutuhan dalam negeri hanya kurang lebih 6 juta ton.

“Persoalannya ada mafia dan ada pejabat yang bisa dibeli, jadinya amburadul semua,” kata Suhardi Duka kepada Kompas.com dalam pernyataan tertulis, Minggu (24/4/2022).

Dalam pandangan Suhardi, kebijakan penghentian ekspor hasil sawit akan mengganggu pasokan kebutuhan CPO global. Sebab, selama ini kebutuhan global CPO yang dipenuhi oleh Indonesia sebesar 40 juta ton per tahun.

Mengacu pada data, Indonesia diketahui memproduksi CPO sekitar 47 sampai 50 juta ton setiap tahunnya yang sebagian besar diekspor.

“Bila ini terhenti, maka pasokan dunia terganggu dan harga CPO akan melambung tinggi dan dinikmati oleh negara tetangga. Dan, Indonesia kehilangan devisa ratusan triliun dan petani sawit menjadi miskin,” ucap Suhardi Duka.

Ia menilai, kebijakan Jokowi berat sebelah. Sebagai pemimpin, Jokowi tidak memikirkan nasib jutaan petani sawit di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Keluarkan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Ini Respon Pengusaha Kelapa Sawit

Politisi senior asal Sulawesi Barat ini menjelaskan, petani sawit di Indonesia saat ini mencapai 2,6 juta kepala keluarga atau 12 juta jiwa. Ekonomi mereka berada di atas prasejahtera.

Menurut Suhardi, kebijakan larangan ekspor akan memperburuk keadaan para petani sawit.

“Menurut saya kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi yang paling buruk yang pernah diambil presiden dalam sejarah bangsa,” pungkas Suhardi Duka.