Ketika Jokowi Jengkel Para Menteri Gemar Impor, Prediksi Reshuffle Paling Lambat Juni 2022

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo tak bisa menahan kekesalannya kepada para menteri dan jajaran lainnya karena neraca impor yang lebih tinggi dibanding belanja produk dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan arahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022).

Dia mengaku sedih setelah melihat neraca impor yang bisa dibilang masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi.

Jokowi jengkel menteri beli produk impor

Jokowi merasa jengkel karena anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari APBN mayoritas dibelikan produk impor.

Dia menilai uang yang berasal dari pajak rakyat itu lebih baik digunakan untuk memperbanyak konsumsi barang buatan dalam negeri.

Baca juga: Saat Jokowi Ancam Reshuffle Para Menteri yang Gemar Belanja Produk Impor...

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gmana toh? Geregetan saya," ujar Jokowi.

Kejengkelan yang diungkapkan Jokowi itu langsung disambut tepuk tangan hadirin. Namun, Jokowi masih merasa jengkel.

Dia lantas mengingatkan kepada kepala daerah maupun menteri yang tidak mencapai target konsumsi barang dalam negeri maka akan diumumkan secara terbuka.

"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya enggak masuk e-katalog, target tidak tercapai, saya umumin nanti. Setuju enggak?" tanyanya.

Hadirin kompak menjawab setuju.

Jokowi menegaskan, ancaman yang disampaikannya itu tidak main-main. Sebah saat ini semua pergerakan konsumsi barang maupun jasa di kementerian maupun pemda sudah dapat dipantau secara terbuka.

"Kita ini harus terbuka, apa adanya dan saya minta memastikan implementasi kebijakan itu segera di lapangan," tutur Jokowi.

"Setiap daerah saya kira bagus bentuk tim penggunaan barang dalam negeri," tambahnya.

Prediksi kapan waktu reshuffle kabinet dilakukan

Presiden RI Joko Widodo dinilai punya waktu hingga Juni 2022 untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, reshuffle membutuhkan momentum yang tepat untuk menjaga kestabilan pemerintah.

Jika tidak sekarang, pemerintahan Jokowi dikhawatirkan bakal terganggu lantaran pada akhir 2023 mendatang, isu politik elektoral bakal kian kencang.

"Kita paham pada akhir 2023 nanti, partai politik sudah harus bisa mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden yang artinya 2023 dugaan saya kita akan banyak terganggu oleh agenda-agenda politik jelang pemilu," kata Arif dalam diskusi daring bertajuk "Jokowi Jengkel: Menuju Reshuffle Kabinet", Minggu (27/3/2022).

Baca juga: Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet Paling Lambat Juni 2022

"Kalau perombakan kabinet dilakukan semester 2 atau 2023, bukan tidak mungkin soliditas kekuasaan terganggu," lanjutnya.

Sejumlah nama di kabinet Jokowi merupakan sosok yang kemungkinan besar bakal melantai di bursa calon presiden 2024.

Ada nama Prabowo Subianto di kursi Menteri Pertahanan, yang sudah diputuskan oleh partainya, Gerindra, untuk maju sebagai capres 2024.

Begitu pun Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga telah didukung oleh Golkar.

"Termasuk juga orang-orang seperti Erick Thohir dan orang-orang yang dianggap menjadi bagian dari profesional/nonparpol yang ada di kabinet," kata Arif.

Dikhawatirkan menganggu kinerja pemerintahan

Arif menjelaskan, sejak era Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono, reshuffle kabinet jarang berdampak langsung pada melonjaknya kinerja pemerintahan.

Oleh karenanya, jika Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu yang terlalu dekat dengan tahun politik, bukan hanya soliditas kekuasaan yang bisa terganggu, namun juga kinerja pemerintahan.

Baca juga: Pengamat: Di Era Reformasi, Reshuffle Kabinet Digunakan untuk Akomodasi Kepentingan

"Bagi saya, seandainya orientasinya pada perbaikan kinerja pemerintahan, maka momentumnya sekarang atau tidak sama sekali," ujarnya.

"Jadi saya kira Jokowi punya waktu sampai Juni 2022 untuk melakukan reshuffle. Kalau tidak, Jokowi akan kehilangan momentum," tutup Arif.

(Sumber: Kompas.com Penulis Vitorio Mantalean, Dian Erika Nugraheny | Editor Diamanty Meiliana, Dani Prabowo)