Walhi: Banjir dan Longsor di Sumbar Bukti Deforestasi TNKS Makin Parah

KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan, bencana banjir dan longsor yang menewaskan puluhan orang di Sumatera Barat membuktikan, praktik deforestasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terjadi bertahun-tahun semakin meluas. 

Berdasarkan pantauan lapangan dan analisis terbaru citra satelit dari LSM Walhi Sumbar pada Agustus sampai Oktober 2023, ada indikasi deforestasi untuk penebangan liar dan perkebunan seluas 50 hektar di Nagari Padang Air Dingin, Kabupaten Solok Selatan.

Temuan serupa seluas 16 hektar juga ada di Nagari Sindang Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Walhi Sumbar juga menemukan indikasi 200 titik pembukaan lahan di kawasan TNKS di Kabupaten Solok Selatan yang meliputi Nagari Lubuk Gadang Utara, Lubuk Gadang Timur dan Lubuk Gadang Selatan.

Untuk diketahui, TNKS meliputi empat kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan seluas 268.000 hektar (19,31 persen dari luas TNKS); Kabupaten Solok Selatan seluas 69.000 hektar (5 persen dari luas TNKS).

Kemudian ada di Kabupaten Solok seluas 11.000 hektar (0,79 persen dari luas TNKS), dan Kabupaten Dharmasraya seluas 3.613 hektare (0,26 persen dari luas TNKS).

Baca juga: Media Asing Soroti Banjir dan Tanah Longsor di Sumbar, Evakuasi Terhambat Medan yang Sulit

Banjir dan longsor di TNKS Sumbar semakin parah

Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Wengki Purwanto menyampaikan, bencana banjir dan longsor yang terjadi di daerah sekitar kawasan TNKS Sumbar adalah peristiwa berulang yang kian hari kian parah. 

Penyebab banjir dan longsor di Sumbar, kata Wengki, utamanya karena kerusakan hutan imbas aktivitas penebangan liar dan pembukan lahan, yang berlangsung sejak 2018 lalu.

"Laporan dari masyarakat kepada kami bahwa aktivitas [penebangan liar] terus terjadi meskipun sudah dikomunikasikan dengan pemerintah. Jadi ini artinya sudah menjadi perhatian semua pihak dan sudah menjadi rahasia umum," ungkap Wengki.

Penelusurannya, kayu-kayu yang dicuri dari TNKS itu dijual ke wilayah Sumbar dan luar provinsi untuk kebutuhan perumahan dan pembangunan.

"Memang ini melibatkan backingan oknum-oknum tertentu, termasuk menggunakan dokumen aspal [palsu] untuk mengelabui pemerintah dan aparat. Di dokumen disebutkan mereka punya izin sah tapi asal usul kayu disamarkan. Jadi seakan-akan ini legal," kata dia.

Sayangnya, menurut Wengki, penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian tak cukup mempan menghentikan aktivitas penebangan liar di TNKS.

Sepanjang pengamatannya, para pelaku yang ditangkap mayoritas orang lapangan alias belum menyentuh aktor utama.

"Beberapa kasus memang ada yang sampai ke pengadilan, tapi belum menyentuh pelaku utama yang mengendalikan ini semua. Jadi bergantung keseriusan penegak hukum," ujar dia.

Menurut Walhi, kawasan TNKS tak hanya menjadi penyangga lingkungan untuk mengantisipasi bencana alami, tapi juga memiliki nilai penting dan luar biasa untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam di Indonesia.

Baca juga: Kementerian PUPR Perbaiki Prasarana Umum Terdampak Banjir Sumbar

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi tidak menampik banjir dan longsor di Sumbar dipengaruhi deforestasi. 

Selain faktor deforestasi, menurut Yozarwardi, bencana alam ini juga disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi, faktor tanah dan jenis tanah yang disebutnya mudah pecah dan hancur sehingga terjadi longsor.

"Di Pesisir Selatan memang ada penebangan liar, namun karakteristik kayunya menunjukkan kayu dengan batang pohon berdiameter kecil," kata dia.

"Ini kita identifikasi adalah pohon-pohon yang ditebang semuanya dalam satu areal. Artinya ini selain penebangan liar, ada juga pembukaan lahan tanpa izin untuk perladangan."

Melihat kondisi ini, upaya yang dilakukan dinas kehutanan adalah melakukan identifikasi di lapangan dan pencegahan.

Termasuk melakukan penindakan apabila ada pelaku yang melakukan penebangan liar maupun perambahan di kawasan TNKS.

Catatannya sepanjang tahun 2023, Pemprov Sumbar sudah menindak beberapa pelaku sampai ke pengadilan.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, ucapnya, ada empat pelaku yang diputus bersalah dan di Kabupaten Solok Selatan ada dua kasus. Terakhir di Kabupaten Dharmasraya dengan dua kasus.

"Untuk penegakan hukum sudah dilakukan dan bahkan dalam beberapa hari belakangan kami melakukan operasi pengamanan hutan di lapangan. Kami juga ada upaya preventif dan represif. Seperti sosialisasi, pasang plang, dan mendatangi lokasi rawan itu," kata dia.

Sedangkan Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan, penyebab banjir dan longsor di Sumbar diakibatkan beberapa faktor, di antaranya intensitas curah hujan yang tinggi selama lebih dari 12 jam.

Selain itu juga disebabkan saluran drainase yang kurang berfungsi dengan baik sehingga terjadi penyumbatan di beberapa titik.

Ia juga mengakui salah satu muasalnya karena faktor penggundulan hutan dan deformasi.

Baca juga: 33 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2023, Sumatera Barat Alami Kenaikan Paling Tinggi

Korban jiwa terus bertambah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban banjir dan longsor di belasan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat bertambah menjadi 32 orang, pada Senin (11/3/2024).

Perinciannya, 23 orang meninggal dunia dan enam orang dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian 3 orang lainnya meninggal di Kabupaten Padang Pariaman.

Hingga kini, dari 12 kabupaten/kota terdampak, sudah ada lima daerah yang menetapkan status tanggap darurat di antaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Kamis (07/03). Salah satunya,  jalan terputus akibat tergerus banjir.

Baca juga: Pembangunan Resor dan Beach Club Raffi Ahmad di Pantai Krakal, Walhi: Ancam Sumber Air Warga