Para eksekutif ini pun sangat penting dalam mendorong kesuksesan, pertumbuhan, serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.
Seorang direktur operasi pertambangan untuk industri energi dan sumber daya alam tercatat memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp 230 juta per tahun.
Posisi ini memainkan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta koordinasi kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengekstraksi mineral dan cadangan alam lainnya.
Direktur di industri energi dan sumber daya alam ini juga berperan penting dalam kegiatan memproduksi, menyimpan, serta menyediakan pasokan gas, air, dan listrik.
Adapun fokus utama mereka adalah memastikan operasi yang efisien dan aman di sektor pertambangan dan energi.
Seorang direktur risiko di bidang kepatuhan dan manajemen risiko memperoleh penghasilan rata-rata Rp 180 juta per tahun.
Peran direktur risiko sangat penting dalam membantu organisasi membuat keputusan yang tepat, melindungi aset dan reputasinya, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum.
Posisi ini berkolaborasi dengan berbagai departemen, termasuk keuangan, hukum, operasi, dan audit untuk memastikan kerangka manajemen risiko yang komprehensif serta efektif.
Baca juga: Negara di Asia Tenggara dengan Gaji Tertinggi, Indonesia Nomor Berapa?
VP of government relations dapat membawa pulang penghasilan rata-rata puluhan hingga ratusan juta rupiah per tahun.
Misalnya, sebesar Rp 85 juta untuk industri energi dan sumber daya alam, Rp 110 juta di industri digital dan teknologi, serta Rp 155 juta hingga Rp 160 juta di jasa keuangan.
Bahkan, seorang VP di bidang hubungan pemerintahan dalam industri digital dan teknologi dapat memperoleh gaji tahunan sebesar Rp 170 juta.
Peran ini mencakup memimpin perencanaan strategis dan mengarahkan tujuan keterlibatan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan produktif dengan semua otoritas pemerintah guna mendukung tujuan organisasi.
VP of government relations bertanggung jawab membangun hubungan dan menjadi penghubung dengan entitas pemerintah.
Mereka juga memastikan bahwa kepentingan organisasi sejalan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah.