Jejak Kebijakan Mentan Amran Sulaiman dan Tantangannya dalam Sisa Pemerintahan Jokowi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian pada Rabu (25/10/2023) di Istana Negara, Jakarta.

Amran menggantikan posisi Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri setelah terjerat kasus korupsi.

Kendati demikian, Amran bukanlah wajah baru dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Pasalnya, ia menduduki posisi yang sama pada periode pemerintahan pertama Jokowi 2014-2019.

Saat itu, ada sejumlah kebijakan Amran yang sempat menuai sorotan publik.

Baca juga: Amran Sulaiman Jadi Mentan Lagi, Pernah Dideklarasikan Jadi Cawapres Cak Imin untuk Pilpres 2024

Baca juga: Sepak Terjang Amran Sulaiman, Dua Kali Jadi Mentan di Bawah Kepemimpinan Jokowi

Jejek kebijakan Amran

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah pernah mencatat lonjakan signifikan impor beras ketika Amran menjadi Mentan.

Pada 2018, impor beras tercatat sebanyak 2,2 juta ton, melonjak dari 305.000 ton dari tahun sebelumnya.

"Kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah," kata Bhima kepada Kompas.com, Rabu (25/10/2023).

Bahkan, Kementerian Pertanian saat itu selalu beralasan bahwa impor tersebut diperuntukkan memenuhi kebutuhan beras premium.

Selain beras, Bhima mencatat tingginya angka impor gula pemerintah sejak Amran menjabat pada 2014.

Menurutnya, impor gula saat itu menyentuh angla 4,6 juta ton dengan nilai 1,7 juta dollar AS.

"Bukan angka yang kecil, apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," ujarnya.

Baca juga: Kembali Jadi Mentan, Amran Sulaiman Langsung Gelar Rapat

Tantangan ke depan

Kompas.com/Darsil Yahya M Mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, saat diwanwancara awak media usai menggelar buka puasa bersama Pengurus Pusat IKA Universitas Hasanuddin di AAS Building Makassar, Sabtu (1/4/2023) malam.

Dengan masa jabatan hanya kurang dari setahun, Bhima menyebut tak banyak upaya yang bisa dilakukan oleh Mentan Amran.

Apalagi, anggaran ketahanan pangan sudah disahkan dalam APBN 2024 yang menyulitkannya untuk memberikan perubahan kebijakan pertanian.

Namun, Bhima berharap agar Amran bisa menyelesaikan persoalan pupuk. Sebab, panen raya padi akan terjadi pada Februari-Juni 2024 di berbagai daerah.

"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," jelas dia.

Baca juga: Indonesia, Negara Agraris yang Selalu Impor Beras, Mengapa?

Ia menuturkan, Amran juga perlu memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementan dan tidak mengulangi kesalahan Mentan sebelumnya.

Pekerjaan rumah (PR) yang tak kalah pentingnya adalah mengurai benang kusut proyek food estate dan reformasi agraria untuk meningkaykan produksi pangan, serta peningkatan ekspor produk agrikultur.

"Regenerasi petani menjadi tantangan yang fundamental. Sektor pertanian makin dijauhi oleh tenaga kerja usia produktif," kata dia.

"Kuncinya adalah pemberian dukungan teknis, jaringan pasar dan digitalisasi di sektor pertanian," pungkasnya.

Baca juga: Swasembada Beras Vs Impor Beras