KOMPAS.com - Malaysia mengkaji keputusan Indonesia menutup TikTok Shop sebelum mengambil kebijakan terkait hal itu untuk diterapkan di negaranya.
Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fadzil mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang prihatin dengan tindakan penutupan TikTok Shop di Indonesia.
Sementara di sisi lain, dia juga menerima protes dari banyak toko-toko di Malaysia yang mengeluhkan persaingan harga produk yang ada di paltform tersebut.
“Banyak masyarakat Malaysia yang menggunakan platform TikTok Shop untuk menjual barang. Oleh karena itu, saya akan meminta Komisi Komunikasi dan Multimedia (MCMC) dan Kementerian untuk melihat dasar tindakan yang diambil pemerintah Indonesia," terang Fahmi dikutip dari Malaymail.
Baca juga: Pertama Kali Diluncurkan pada 2021, TikTok Shop Resmi Ditutup Hari Ini Pukul 17.00 WIB
Ia menilai, TikTok perlu memberikan penjelasan ke Pemerintah Malaysia terkait penutupan di Indonesia terutama mengenai isu predatory pricing yang dinilai mengancam pengusaha lokal Indonesia.
Diketahui, predatory pricing adalah kegiatan menjual barang di bawah harga normal dan jauh dari harga modal. Tujuan kegiatan predatory pricing adalah untuk mematikan pesaingnya.
Tak hanya soal predator pricing, menurut Fahmi TikTok juga harus menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi yang juga menjadi kekhawatiran masyarakat ketika berbelanja di TikTok Shop.
Pihaknya menyadari bahwa semua platform media sosial akan mempelajari perilaku pengguna termasuk apa yang disuka, apa yang dibagikan, apa yang dibeli, dan apa yang ditonton.
"Jadi beberapa hal perlu dicermati oleh Kementerian dan MCMC, terutama pada aspek konsumerisme atau perlindungan data pribadi," tutunya.
Fahmi bahkan mengaku akan menghubungi langsung manajemen TikTok untuk membahas masalah tersebut.
Fahmi juga mengatakan, diskusi dengan TikTok juga penting untuk dilakukan, mengingat pihaknya juga mendapatkan keluhan dari sejumlah pihak media.
"Banyak perusahaan yang tidak lagi mengeluarkan biaya untuk beriklan melalui media (tradisional) tetapi memilih beriklan melalui platform media sosial sehingga berdampak pada media," ujarnya.
Dirinya mengaku sangar prihatin dengan kondisi tersebut.
Baca juga: TikTok Akan Luncurkan Akun Berbayar dan Bebas Iklan, Biaya Rp 78.000
Presien Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Malaysia (SME Malaysia) Ding Hong Sing menilai paltform seperti TikTok Shop tidaklah buruk.
Meskipun pihaknya juga mengakui aktivitas penjualan online, yang disertai dengan banyak masalah harga dan taktik promosi yang berlebihan, sulit dan rumit untuk diatur.
"Platform seperti TikTok Shop, telah memungkinkan usaha mikro menjangkau calon pelanggan secara langsung,” kata dia dikutip dari The Star.
Ia mengatakan, sisi negatif keberadaan TikTok Shop adalah produsen yang bergantung pada pedagang grosir, pengecer, dan perantara akan terkena dampaknya.
Selain itu pihak lain yang terdampak adalah supermarket dan usaha retail juga akan ikut terkena dampaknya.
Namun ia menyebut, sebenarnya belanja online maupun offline memiliki penggemarnya masing-masing.
Ia memahami bahwa kelebihan pedagang online adalah tak diharuskan membayar pajak, berbeda dengan retailer.
Oleh sebab itu menurutnya jika TikTok Shop akan dilarang di Malaysia maka seharusnya retailer harus dipaksa untuk membantu menjual produk usaha mikro.
"Pengecer besar ini harus mengizinkan setidaknya 20 persen produk usaha mikro di rak mereka tanpa dikenakan biaya pencatatan atau promosi. Ini akan menjadi peraturan yang lebih adil," ungkapanya.
Baca juga: TikTok Shop Tutup, Apakah Lapak Ritel Offline Serta-Merta Laris Lagi?
Diketahui, TikTok Shop di Indonesia ditutup mulai Rabu (4/10/2023) pada pukul 17.00 WIB.
Dalam pernyataan resminya yang dikeluarkan Selasa (3/10/2023), TikTok menyebut mereka mematuhi dan menghormati hukum di Indonesia.
“Prioritas utama kami adalah menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di dalam TikTok Ship Indonesia, efektif per 4 Oktober, pukul 17.00 WIB,” jelas TikTok.
Mereka juga menyebut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia terkait langkah dan rencana ke depan.
Penutupan TikTok dilakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permenddag) Nomor 31 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 26 September 2023.
Aturan ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada 25 September 2023.
Menurut Mendag, poin utama yang diatur dalam Permendag tersebut adalah soal peran platform social commerce di Indonesia. Platform ini tak boleh melakukan transaksi jual beli langsung.
“Dia (social commerce) hanya boleh untuk promosi seperti televisi (TV). TV kan iklan boleh, tapi TV kan enggak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital dan tugasnya mempromosikan," kata Mendag Zulhas dikutip dari Kompas.com (4/10/2023).
Baca juga: Serbuan Warganet, Mendag Zulkifli Hasan, dan Penutupan TikTok Shop...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.