Pentingnya Administrasi Pertanahan untuk Atasi Penurunan Muka Tanah

LAND subsidence atau penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa telah mencapai kondisi sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Teguh Purnama Sidiq dan teman-teman tahun 2021, wilayah Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak di Jawa Tengah mengalami penurunan muka tanah hingga delapan cm per tahun.

Kota Pekalongan, juga di Jawa Tengah, mengalami penurunan muka tanah hingga tujuh cm per tahun, sedangkan tingkat penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 5 cm per tahun.

Hal itu diperburuk pula oleh dampak perubahan iklim, seperti meningkatnya muka air laut dan bertambahnya frekuensi banjir. Fakta-fakta tersebut mengingatkan kita akan ramalan Prabu Jayabaya bahwa akan ada suatu masa di mana Pulau Jawa tenggelam akibat banjir.

Baca juga: Walhi Jateng Sebut Kawasan Industri Memperparah Penurunan Muka Tanah di Wilayah Pesisir

Di sisi lain, sebagaimana disampaikan Walikota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, saat pembukaan Seminar Nasional Pekan Adaptasi Perubahan Iklim 2023 di Kota Pekalongan, kita harus menolak diam.

Sebuah pertanyaan kemudian muncul, bagaimana kita dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan penurunan muka tanah, serta bencana pada umumnya? Jawabannya sangat bergantung kepada faktor penyebab permasalahan tersebut dan solusinya dapat diperoleh dengan mempelajari best practices yang ada.

Perubahan iklim dan perubahan muka tanah sebagian besar diakibatkan oleh keteledoran manusia dalam mengelola lahan dan sumber daya yang ada. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2023, perubahan iklim terjadi karena adanya pembangkitan energi, produksi barang, alih fungsi hutan, penggunaan kendaraan, produksi makanan, penggunaan energi untuk pengelolaan bangunan, dan tingkat konsumsi yang terlalu tinggi.

Menurut penelitian Dwi Sarah tahun 2022, penurunan muka tanah 75 persen disebabkan oleh pengambilan air tanah. Selain itu, beban bangunan berkontribusi 20 persen  pada penurunan muka tanah.

Dengan memperhatikan bahwa lima persen penurunan muka tanah dipengaruhi oleh pemadatan tanah secara alami, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan aktivitas manusia menjadi faktor utama terjadinya perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Kebijakan dan Best Practices

Tahun 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memublikasikan kebijakan pengembangan ketahanan terhadap perubahan iklim. Empat sektor yang menjadi perhatian utama yaitu wilayah laut dan pesisir, sumber daya air, pertanian, dan kesehatan.

Pengembangan ketahanan terhadap perubahan iklim pada empat sektor tersebut akan dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana, pendanaan aksi, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan kapasitas, terutama kapasitas kementerian dan lembaga pemerintah.

Masyarakat juga menjadi target kebijakan tersebut, terutama dalam lingkup pengembangan kapasitas untuk menyukseskan program-program pada empat sektor di atas.

Penulis juga belajar dari Cape Town di Afrika Selatan dan Kota Pekalongan di Jawa Tengah. Dalam rangka membangun Cape Town sebagai kota harapan yang memiliki ketahanan terhadap bencana, keamanan warga kota, pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi yang inklusif menjadi prioritas utama yang didukung oleh penyediaan perumahan, ruang publik, dan sarana transportasi yang berkelanjutan.

Baca juga: Penurunan Muka Tanah di Pesisir Semarang, Rumah Bertingkat Jadi 1 Lantai

Di Kota Pekalongan, dalam rangka penataan ulang wilayah heritage dan permukiman kumuh yang terdampak rob dan banjir, konsep penataan kembali lingkungan melalui penyiapan infrastruktur persampahan, sanitasi, drainase, penanggulangan rob yang diintegrasikan melalui program konsolidasi tanah dan peningkatan kualitas permukiman menjadi program utama.

Selain menyelesaikan permasalahan banjir dan rob serta permukiman kumuh, program tersebut diharapkan dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis masyarakat.

Dalam lingkup peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan ketahanan terhadap bencana bagi masyarakat di lokasi Sesar Lembang di Jawa Barat memberikan pembelajaran yang serupa dengan best practices di atas. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana hanya dapat ditingkatkan apabila terdapat intervensi pemerintah dalam membangun sistem sosial-kemasyarakatan yang baik dan berkelanjutan.

Pentingnya Administrasi Pertanahan

Dengan memerhatikan bahwa aktivitas manusia menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim dan penurunan muka tanah, konsep administrasi pertanahan menjadi kunci untuk menangani masalah tersebut. Konsep adminitrasi pertanahan -atau yang dikenal dengan istilah keagrariaan di Indonesia- mengatur hak, batasan, dan tanggung jawab (rights, restrictions, and responsibilities/RRRs) manusia dalam pengelolaan ruang yang ditempati, yang termasuk pula sumber daya yang ada di dalamnya.

Administrasi pertanahan merupakan layanan dasar yang harus dilaksanakan negara, yang tidak hanya mengatur penguasaan dan pemilikan tanah maupun ruang tetapi mengatur pula penataan dan pembangunan ruang. Administrasi pertanahan juga menjadi dasar pengembangan kegiatan ekonomi berbasis ruang bagi masyarakat.

Penyediaan perumahan dan ruang publik yang layak serta sarana transportasi yang berkelanjutan seperti yang dilaksanakan di Cape Town dan Kota Pekalongan merupakan beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari kegiatan penataan dan pembangunan ruang.

Pengembangan kegiatan ekonomi inklusif yang dilaksanaan di dua kota tersebut menjadi ranah dari administrasi pertanahan. Pemanfaatan konsep administrasi pertanahan dalam pengembangan ketahanan terhadap perubahan iklim dan penurunan muka tanah serta ketahanan terhadap bencana pada umumnya juga mencerminkan perlunya kolaborasi antar berbagai sektor.

Selain sektor pemerintahan yang memiliki tugas mengembangkan kebijakan dan merencanakan serta mengawasi jalannya penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, pembangunan dan pengembangan ekonomi berbasis tanah, sektor akademis menjadi tulang punggung dalam pengembangan konsep-konsep, inovasi, dan program-program dalam lingkup ini.

Sektor kemasyarakatan pun memiliki peranan yang penting dalam pengembangan kapasitas pengelolaan tanah dan sumber daya yang berkelanjutan. Selanjutnya, media memegang peranan penting dalam penyampaian informasi terkait program-program yang ada serta sektor swasta menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Apabila kolaborasi dan sinergi lima sektor tadi - yang dikenal dengan konsep pentahelix – dalam pelaksanaan administrasi pertanahan dapat tercapai, maka ketahanan terhadap perubahan iklim dan penurunan muka tanah serta ketahanan terhadap bencana sangat memungkinkan untuk kita capai bersama.