Hoaks, Kebijakan Publik, dan Demokrasi Kita

GLOBALISASI dan internet membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah memberikan lebih banyak referensi bagi pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik yang lebih efektif.

Namun, keuntungan itu tak datang tanpa tantangan. Arus deras informasi datang dengan berbagai berita tak benar, yang sering kita sebut hoaks.

Dalam konteks kebijakan publik, pembuat kebijakan justru berjibaku dengan kerumitan meladeni hantaman berbagai hoaks, ketimbang sibuk mengeksekusi strategi yang jelas didukung bukti.  Dua kasus kebijakan publik bisa dijadikan ilustrasi, yaitu terkait Covid-19 dan reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Penyebaran Hoaks dan Rendahnya Kemampuan Identifikasi Informasi

Pandemi Covid-19, diakui banyak pihak, tak punya preseden. Karena itu, berbagai pihak, berotoritas maupun tidak, ikut sama-sama menganalisis pandemi tersebut. Alhasil, informasi berbasis bukti muncul bersamaan dengan yang berbasis firasat. Kita ketahui bersama, jalan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sangat terjal.

Berbeda tapi serupa situasinya dengan upaya mereformasi (khususnya mengurangi subsidi) BBM. Berbagai bukti telah menyatakan, subsidi tak menguntungkan warga miskin. Subsidi BBM juga memperburuk perubahan iklim.

Namun banyak informasi beredar bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM adalah wujud represi pemerintah terhadap masyarakat.

Gonjang-ganjing politik seperti pada 1998 dan 2012, dan berbagai demonstrasi akhir 2022 menunjukkan betapa dampak hoaks dalam kebijakan benar-benar nyata.

Kaitan Hoak dan Kebijakan Publik

Soal kaitan hoaks dan kebijakan, menarik untuk membaca artikel tahun 1993 yang ditulis dua ahli Amerika Serikat (AS), Prof Phylis Johnson dan Prof Joe Foot. Dalam artikel berjudul Pranks and Policy: Martians, Nuclear Bombs and the 1992 Ruling on Broadcast Hoaxes, mereka menjelaskan bagaimana pada waktu itu sirkulasi hoaks via radio benar-benar meresahkan AS.

Di awal 1990-an, radio menjadi medium komunikasi yang masif di AS, sebagaimana internet di dunia saat ini. Sebuah stasiun radio mencoba menyimulasikan jatuhnya bom nuklir, tanpa ada pengumuman apapun sebelumnya. Pendengar radio itu panik dan akhirnya melayangkan berbagai komplain ke radio tersebut.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Pentingnya Prebunking Bentuk Imunitas Masyarakat dari Penyebaran Hoaks

Stasiun radio lainnya membuat diskusi telepon palsu terkait pembunuhan. Pihak otoritas kadung mengerahkan sumber dayanya. Ujungnya, zonk.

Apa yang direkam artikel tersebut ‘sayangnya’ sangat beresonansi dengan dampak hoaks yang kita lihat saat ini, khususnya dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Penanganan pandemi banyak tantangan, misalnya dari pihak-pihak yang tak memercayai perlunya vaksin.

Sementara itu, meski jelas anggaran subsidi BBM dinikmati paling banyak oleh orang kaya, berbagai pihak berkeras menuding reformasi subsidi ini zalim pada orang miskin.

Tentu, harus juga diakui bahwa otoritas, dalam hal ini pemerintah Indonesia, belum optimal dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Berbagai miskoordinasi, termasuk antara pusat dan darah, dan miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil masih menjadi kendala.

Dalam kasus pananganan pandemi, studi Paramadina Public Policy Institute (PPPI) yang dipublikasikan Center for International Private Enterprise (CIPE) pada 2020 menyatakan, pemutakhiran data dan penanganan pasien Covid-19 sempat menjadi perdebatan sebab ketidakjelasan arus koordinasi dinas-dinas kesehatan di daerah dengan Kementerian Kesehatan RI.

Sementara terkait reformasi subsidi BBM, ketika harga BBM naik, inflasi secara umum masih sulit dikendalikan (Jazuli et al, 2021).