Mengenal Apa Itu PPS, Tugas dan Gajinya

KOMPAS.com - PPS adalah kepanjangan dari Panitia Pemungutan Suara. Sesuai namanya, PPS menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Dikutip dari Kompas.com, (14/12/2022), PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota.

Pembentukan PPS paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan maksimal dua bulan setelah pemungutan suara.

Baca juga: Rekrutmen PPS Pemilu 2024 Dibuka, Ini Gaji, Syarat dan Cara Daftarnya

Kedudukan dan anggota PPS

Merujuk Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, kedudukan PPS berada di setiap kelurahan atau desa.

Pasal 16 dan 17 PKPU menuliskan, PPS terdiri dari tiga orang dengan rincian:

• Satu orang ketua merangkap anggota
• Dua orang anggota.

Baca juga: Penjelasan Dukcapil soal Isu WNA China Dapat E-KTP agar Bisa Memilih pada Pemilu 2024

Tugas PPS

Sebagai bagian dari Pemilu, tugas PPS sendiri tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Berikut beberapa tugas PPS dalam Pemilu:

• Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
• Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS
• Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS
• Mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK
• Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
• Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
• Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya
• Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas PPS tersebut dilaksanakan dengan:

• Menyusun daftar Pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
• Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
• Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
• Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS
• Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
• Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara
• Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara
• Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

Baca juga: KPU Sepakati Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Apa Itu?

Wewenang PPS

Masih merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2022, tepatnya pada Pasal 18 ayat (3), berikut kewenangan PPS dalam Pemilu:

• Membentuk KPPS
• Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
• Menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gaji PPS

Sebelumnya, KPU sempat membuka lowongan PPS untuk Pemilu 2024.

Pendaftaran dan seleksi PPS ini dimulai sejak 18-27 Desember 2022.

Dilansir dari laman Indonesiabaik.id, setiap anggota PPS akan mendapatkan honorarium atau gaji sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Berikut rincian gaji PPS:

• Ketua PPS: Rp 1.500.000/bulan
• Anggota PPS: Rp 1.300.000/bulan

Gaji di atas berlaku untuk masa kerja mulai 17 Januari 2023 sampai 4 April 2024.

Sementara itu, berikut gaji dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

• Ketua PPK: Rp 2.500.000/bulan
• Anggota PPK: Rp 2.200.000/bulan

Gaji tersebut berlaku untuk masa kerja mulai 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024.