Viral, Twit Sebut BPJS Kesehatan Tak Bisa Dipakai Mendadak Saat Darurat, Benarkah?

"Semua itu ada aturan mainnya," ujar Iqbal.

Selain itu, dalam Perpres itu disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pelayanan kesehatan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Kalau (jaminan kesehatan) swasta iya bayar sendiri dulu baru klaim," ujar Iqbal.

"Kalau BPJS Kesehatan, pasien bisa menyatakan sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga masuk jaminan BPJS Kesehatan," kata dia.

Baca juga: 144 Penyakit yang Dijamin BPJS Kesehatan, dari HIV hingga Diabetes

Status kepesertaan pasien

Sementara itu, status kepesertaan pasien BPJS Kesehatan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam poin 10, dijelaskan sebagai berikut:

"Status kepesertaan pasien baru dipastikan sejak awal masuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN dapat diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta JKN selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari).

Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan nomor identitas peserta JKN, maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum." tertulis dalam aturan tersebut.

Adapun manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis yang diperlukan.

Baca juga: 4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan secara Online dan Offline

Pengurusan administrasi pada pasien kegawatdaruratan

Mengenai administrasi, Humas Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Anjari Umarjianto mengatakan bahwa rumah sakit pemerintah wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Sedangkan, rumah sakit swasta dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi tidak diwajibkan.

Terkait dengan kondisi kegawatdaruratan yang dialami salah satu publik figur yang diduga mengalami gejala stroke, Anjari mengatakan, maka pihak RS wajib melakukan pertolongan pertama.

"Dalam konteks untuk peserta BPJS Kesehatan yang kegawatdaruratan, maka pihak RS wajib melakukan pertolongan pertama sampai kondisi pasien stabil," ujar Anjari, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/1/2023).

Ia menambahkan, jika pasien sudah dalam kondisi stabil, maka kemudian dirujuk ke Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang bekerja sama BPJS Kesehatan sesuai dengan jaminan pembiyaan dari pasien itu.

Baca juga: Apakah Scaling Gigi Bisa Pakai BPJS Kesehatan?