Penulis menjawab, dalam praktiknya sistem monarki atau kerajaan akan mendapat banyak tantangan, terutama jika dikaitkan dengan kondisi saat ini. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mencapai kata sepakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote seputar raja yang akan dikukuhkan? Ide ini sama halnya dengan ide khilafah. Jika semua orang sepakat dengan sistem tersebut, lalu pertanyaannya siapa yang akan diangkat menjadi khalifah?
Pada sisi lain, monarki akan dengan cepat menemukan musuh bebuyutannya yakni tirani. Kekuasaan absolut pada satu orang atau kelompok akan memunculkan kecenderungan adanya tindakan semena-mena. Tidak hanya diberedel atau dibuang, bahkan nyawa manusia berpotensi tidak ada harganya, hanya karena tidak setuju atau mengkritik titah sang raja.
Kembali ke tulisan Bung Hatta, sejatinya Indonesia telah mengimplementasikan prinsip kekuasaan rakyat sejak nenek moyang, di tingkat desa, bahkan saat masih berbentuk kerajaan. Ada lima prinsip demokrasi desa yang kemudian dijadikan sebagai pokok bagi demokrasi yang dijadikan dasar pemerintahan Indonesia menurut Hatta: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja.
Nenek moyang kita berhasil menjaga demokrasi tetap ada dan berkembang, bahkan saat di bawah kekuasaan raja. Pendahulu kita juga telah mewarnai serta menjadi garda terdepan saat demokrasi cenderung melenceng dari jalurnya.
Kini, Indonesia menantikan para demokrat baru yang lahir dari rahim reformasi, dan anak muda berada di antrean terdepan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.